Spanyol dan Jerman Membelot, Tolak Masuk Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Penolakan Spanyol dan Jerman mencerminkan sikap umum negara-negara Eropa yang masih ragu atau menahan diri untuk berkomitmen pada inisiatif AS tersebut.

Banyak negara menilai Dewan Perdamaian berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan dan membuka ruang dominasi satu negara dalam mekanisme perdamaian global.

Sebaliknya, negara-negara Timur Tengah melihat Dewan Perdamaian sebagai peluang percepatan rekonstruksi Gaza, seiring dimulainya fase kedua gencatan senjata Israel–Hamas, yang menghentikan perang sejak Oktober 2023 dan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang.

Apa Itu Dewan Perdamaian Gaza Gagasan Trump

Presiden AS Donald Trump secara resmi memperkenalkan Dewan Perdamaian dalam acara Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.

Washington menyebut Dewan Perdamaian sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza versi Trump, yang juga merupakan bagian dari rencana 20 poin dan telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025.

Fokus awal Dewan Perdamaian adalah Gaza, namun dokumen internal yang beredar menunjukkan mandat dewan tersebut tidak terbatas hanya pada satu konflik, melainkan berpotensi menangani krisis global lainnya.

Washington menyatakan tujuan utama Dewan Perdamaian Gaza adalah menciptakan kerangka kerja stabil dan terpusat untuk memastikan gencatan senjata berjalan berkelanjutan.

Serta mencegah konflik kembali pecah, dan mempercepat proses pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang.

Trump menyebut Dewan Perdamaian sebagai solusi pragmatis yang lebih cepat dan efektif dibanding mekanisme internasional yang ada, yang menurutnya sering terhambat oleh birokrasi dan kepentingan politik.

Akan tetapi inisiatif ini menuai penolakan dan keraguan dari sejumlah sekutu tradisional Amerika Serikat, khususnya di Eropa.

Kritik terutama diarahkan pada kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat melemahkan prinsip multilateralisme dan menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik internasional.

Absennya keterlibatan langsung Otoritas Palestina dalam struktur awal dewan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi politik dan representasi rakyat Gaza.

Dengan latar belakang tersebut, Dewan Perdamaian Gaza menjadi salah satu proyek diplomatik paling kontroversial dalam kebijakan luar negeri Trump.

Keberhasilan atau kegagalannya akan sangat ditentukan oleh penerimaan komunitas internasional, kemampuan dewan tersebut berkoordinasi dengan sistem PBB, serta dampak nyata yang dihasilkan bagi stabilitas dan kehidupan warga Gaza.

(Tribunnews.com / Namira)