Spanyol dan Jerman Membelot, Tolak Masuk Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Ringkasan Berita:

• Spanyol dan Jerman menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump karena dinilai menyimpang dari prinsip multilateralisme dan berpotensi menggeser peran PBB.
• Jerman menilai piagam Dewan Perdamaian memberi kewenangan besar pada AS dan Trump sebagai presiden pendiri, berisiko melemahkan tata kelola global yang sudah ada.
•  Inisiatif ini didukung sejumlah negara Timur Tengah, namun menuai penolakan Eropa karena absennya Otoritas Palestina dan masalah legitimasi internasional.

TRIBUNNEWS.COM - Spanyol dan Jerman secara tegas menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, inisiatif baru yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump dengan fokus awal pada rekonstruksi Gaza pasca perang.

Penolakan ini menandai sikap hati-hati negara-negara Eropa terhadap langkah diplomasi Washington yang dinilai menyimpang dari prinsip multilateralisme dan berpotensi menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik global.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez menyatakan Madrid tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sanchez kepada wartawan usai KTT Uni Eropa di Brussels, Kamis (22/1/2026).

“Kami menghargai undangan tersebut, tetapi kami menolak,” ujar Sanchez, dilansir dari Majorca Daily Bulletin.

Menurut Sanchez, keputusan ini konsisten dengan komitmen Spanyol terhadap hukum internasional, sistem PBB, dan multikulturalisme.

Ia juga menyoroti Dewan Perdamaian Gaza tidak melibatkan Otoritas Palestina, sehingga dinilai tidak mencerminkan pendekatan inklusif dalam penyelesaian konflik.

Jerman Ikuti Langkah Spanyol

Sikap serupa ditunjukkan oleh Pemerintah Jerman. Berlin diketahui telah menerima dokumen resmi dari Washington yang merinci struktur dan kewenangan Dewan Perdamaian. Namun, isi dokumen tersebut justru memicu kekhawatiran serius.

Menurut informasi diplomatik Eropa, piagam Dewan Perdamaian tidak hanya membahas gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, tetapi juga mengusulkan pembentukan organisasi internasional baru dengan struktur kekuasaan terpusat.

Dalam rancangan tersebut, Presiden AS Donald Trump disebut memiliki kewenangan luas sebagai presiden pendiri, termasuk menentukan keanggotaan dan mekanisme pengambilan keputusan.

Pemerintah Jerman menilai konsep tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola global yang selama ini mengedepankan peran lembaga multilateral, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca juga: Iran Soroti Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza: Kami Pihak yang Tidak Mengakui Rezim Zionis Israel

Berlin khawatir Dewan Perdamaian justru akan mengabaikan institusi internasional yang sudah ada dan menciptakan situasi baru yang merusak keseimbangan sistem global.

“Bentuk dan struktur dewan ini tidak sejalan dengan prinsip multilateralisme yang menjadi dasar tatanan global,” ujar sumber diplomatik Eropa, dikutip dari Middle East Monitor.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah Jerman memilih menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza dalam bentuknya saat ini.

Seraya menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penyelesaian konflik melalui kerangka PBB dan kerja sama multilateral yang diakui secara internasional.