Eks Menteri Inggris Sebut Dewan Perdamaian Trump Bakal Gagal Total, Singgung Nama Netanyahu

Ringkasan Berita:

• Mantan menteri Inggris di era Tony Blair, Barry Gardiner memberikan kritikan tajam terhadap Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
• Menurut Gardiner, badan tersebut tidak layak menyandang nama dewan perdamaian karena komposisi anggotanya yang kontroversial.
• Gardiner menyoroti kehadiran tokoh-tokoh seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin di dalam dewan yang sama.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh sekaligus mantan menteri di era pemerintahan Tony Blair, Barry Gardiner melontarkan kritikan tajam terhadap Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.

Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) resmi dibentuk Donald Trump pada 22 Januari 2026 lalu di sela pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Sebanyak 22 negara telah menandatangani piagam pendirian dan bergabung dalam Dewan Perdamaian.

Mengomentari pembentukan Dewan Perdamaian, Gardiner menyebut badan tersebut tidak layak menyandang nama dewan perdamaian karena komposisi anggotanya yang kontroversial.

Dalam wawancara eksklusif bersama media Inggris, LBC, Gardiner menyoroti kehadiran tokoh-tokoh seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin di dalam dewan yang sama.

Menurutnya, keberadaan kedua tokoh tersebut justru menjadi antitesis dari tujuan perdamaian itu sendiri.

Selain itu, salah satu poin krusial yang ditekankan Gardiner adalah ketiadaan perwakilan dari rakyat Palestina dalam dewan tersebut.

Ia menegaskan bahwa nasib Palestina tidak boleh diputuskan tanpa melibatkan pihak Palestina secara langsung.

"Kita perlu memetakan jalan ke depan yang menghormati hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina."

"Namun, sama sekali tidak ada representasi dari Palestina di dewan ini," ujar Gardiner dalam wawancaranya di YouTube LBC.

Ia juga menyinggung rekam jejak Netanyahu yang secara konsisten menentang solusi dua negara dan merusak fasilitas PBB di Yerusalem Timur.

Baca juga: Spanyol dan Jerman Membelot, Tolak Masuk Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

"Sangat sulit melihat bagaimana sebuah dewan yang menampung Netanyahu dan Putin dapat disebut sebagai dewan perdamaian," tambahnya.

Gardiner mengkhawatirkan bahwa dewan ini hanyalah alat bagi Trump untuk mengabaikan mekanisme internasional yang sudah ada, termasuk PBB.

Ia menduga ada motif strategis di balik langkah Trump yang juga mengajak Putin bergabung.

"Sepertinya Trump sedang memberi pesan kepada Putin: Anda boleh memiliki pengaruh di Eropa, sementara saya akan menarik fokus dari NATO dan Eropa untuk beralih ke China dan Pasifik," jelas Gardiner.

Lebih jauh, Gardiner melihat adanya kepentingan ekonomi Amerika Serikat di balik ketegangan yang terjadi.

Ia mencatat bahwa sekitar 56 persen persenjataan yang dibeli negara-negara Eropa berasal dari AS.

Menurutnya, memicu konflik di Eropa merupakan "bisnis yang menguntungkan" bagi industri persenjataan Amerika

Mengenai keterlibatan mantan bosnya, Tony Blair, Gardiner menduga Blair mungkin bergabung untuk memahami kesepakatan di balik layar yang sedang dimainkan oleh Trump dan Putin.

Namun, secara pribadi ia meyakini bahwa inisiatif dewan ini tidak akan membuahkan hasil.

"Saya rasa dewan ini ditakdirkan untuk gagal," pungkasnya.

Motif Ekonomi di Gaza

Kritik keras juga datang dari pengamat politik yang melihat adanya motif ekonomi di balik dalih kemanusiaan.

Analis politik Mouin Rabbani menyebut bahwa dewan ini memiliki dua tujuan utama, yakni melucuti senjata Hamas dan membuka peluang investasi real estat di pesisir Gaza.

Jared Kushner sebelumnya sempat mempresentasikan visi "New Gaza" senilai US$30 miliar, yang mencakup pembangunan gedung-gedung pencakar langit di sepanjang garis pantai.

Baca juga: Iran Hormati Keputusan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Tak Pengaruhi Hubungan Diplomatik

Trump sendiri dalam pidatonya di Davos menyebut Gaza sebagai "properti yang indah" dan menyatakan bahwa upaya perdamaian ini sangat bergantung pada aspek lokasi.

"Ini bukan sekadar jalur menuju rekonsiliasi, melainkan sebuah pertunjukan kosong yang mengosongkan makna kata 'perdamaian' itu sendiri," tulis laporan tersebut, mengutip The New Arab.

Dengan meminggirkan warga Palestina dari keputusan atas tanah mereka sendiri, BoP dianggap lebih mirip sebagai badan administratif kolonial baru daripada upaya perdamaian sejati.

Dianggap Absurd Ukraina

Sementara itu, Ukraina memberikan respons dingin, bahkan cenderung sinis kepada badan yang dibentuk oleh Trump tersebut.

Pemerintah Ukraina menilai ide untuk duduk satu meja dengan Rusia dalam lembaga bentukan Trump tersebut sebagai sesuatu yang "absurd" atau tidak masuk akal.

Meskipun Kyiv berupaya menjaga hubungan baik dengan Trump demi kelancaran negosiasi damai di masa depan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan keengganannya untuk bergabung selama perang masih berkecamuk.

Alasan utamanya adalah kehadiran Rusia dan Belarus dalam daftar undangan dewan tersebut.

"Rusia adalah musuh kami, dan Belarus adalah sekutu mereka," tegas Zelensky, seperti diberitakan The Kyiv Independent.

Menurutnya, mustahil bagi Ukraina untuk berpartisipasi dalam dewan yang juga menyertakan aktor utama agresor dan pendukungnya.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Ukraina, Oleksandr Merezhko, menilai bahwa mengundang Rusia ke dalam sebuah lembaga perdamaian adalah sebuah penghinaan terhadap logika.

"Ide untuk mengundang Rusia dan Belarus ke dalam 'Dewan Perdamaian' ini sungguh absurd," ujar Merezhko.

Meski demikian, Ukraina berada dalam posisi dilematis.

Yaroslav Yurchyshyn, anggota parlemen dari partai oposisi Holos, menyebut Ukraina tidak bisa menolak mentah-mentah undangan tersebut demi menjaga hubungan diplomasi yang sudah rumit dengan Trump.

Di sisi lain, para ahli menyarankan agar Ukraina tetap fokus pada aliansi tradisional mereka di Eropa daripada bergabung dengan kelompok pemimpin yang dianggap tidak liberal dalam dewan bentukan Trump.

Hingga saat ini, Kyiv masih terus menimbang langkah diplomasi mereka, mencoba berjalan di atas tali tipis antara menjaga perasaan Washington dan mempertahankan hubungan vital dengan mitra-mitra Eropa.

(Tribunnews.com/Whiesa)