Rencana Pajak Pangan 0 Persen, Organisasi Ekonomi Jepang Minta PM Takaichi Hati-hati

Ringkasan Berita:

• Usai menang telak, PM Jepang Sanae Takaichi berjanji mempercepat penghapusan pajak konsumsi pangan, namun belum menetapkan jadwal dan sumber dana 
• Kalangan bisnis dan ekonom meminta kehati-hatian karena pajak tersebut menopang jaminan sosial 
• Pasar mencermati risiko terhadap yen dan suku bunga jika pemotongan dilakukan tanpa pendanaan jelas.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Euforia kemenangan telak koalisi pemerintah dalam pemilu parlemen Jepang kini berhadapan dengan realitas kebijakan.

Perdana Menteri Sanae Takaichi belum menetapkan tenggat penghapusan pajak konsumsi untuk bahan pangan.

Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan realisasi secepatnya dan menargetkan laporan sementara melalui Dewan Nasional sebelum musim panas.

Federasi organisasi ekonomi Jepang (Keidanren) mengingatkan agar pemerintah berhati-hati sebelum memutuskan PPN nol persen untuk pangan.

Seorang jurnalis ekonomi menilai langkah ini lebih maju dibanding janji kampanye, namun belum menyentuh jadwal rinci maupun sumber pembiayaan, dua hal yang dinanti publik dan pasar.

Ketua Keidanren Yoshinobu Tsutsui menegaskan pajak konsumsi merupakan sumber stabil pembiayaan jaminan sosial.

Setiap pemotongan, katanya, perlu perdebatan menyeluruh.

Baca juga: DPR Setujui Hibah Kapal Patroli dari Jepang Senilai Rp205,6 Miliar

Ia juga mengingatkan potensi kenaikan beban pelaku usaha makanan dan minuman serta meminta suara sektor swasta dihimpun secara serius di Dewan Nasional.

Nada serupa disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jepang, Ken Kobayashi.

Ia menilai pajak konsumsi krusial untuk menopang jaminan sosial dan menjaga kepercayaan pasar domestik maupun internasional.

Dari kalangan ekonom dan industri teknologi, desakan menguat agar pemerintah segera menyajikan rancangan konkret lengkap dengan peta jalan dan sumber dana.

Di media sosial, warganet mempertanyakan kapan kebijakan benar-benar diterapkan dan menilai pergeseran target sebagai pelemahan janji.

Mantan Menteri Luar Negeri Tanaka Makiko juga mendesak Takaichi menepati seluruh ucapannya, termasuk pajak pangan nol persen dan sikap terhadap isu diplomasi.

Perdebatan ini berangkat dari janji “keuangan yang bertanggung jawab sekaligus aktif” yang diusung Takaichi.