Muslim di Jepang Terhimpit Tradisi Kremasi, Pemakaman Tanah Masih Ditolak

Salah satu rencana pembangunan di Prefektur Oita, misalnya, terhenti akibat kekhawatiran warga terhadap potensi dampak lingkungan, terutama terhadap sumber air setempat.

Walaupun para ahli tanah menjelaskan bahwa jenazah yang dikubur akan terurai secara alami dalam beberapa bulan, kekhawatiran masyarakat tetap sulit dihilangkan. 

Faktor emosional dan persepsi terhadap pemakaman tanah masih menjadi hambatan utama.

Siapa yang bertanggung jawab?

Masalah lain muncul pada tingkat kebijakan. Pemerintah pusat menyatakan bahwa pembangunan dan pengelolaan pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 

Sementara itu, banyak pemerintah daerah enggan mengambil keputusan karena tekanan masyarakat lokal.

Akibatnya, belum ada kebijakan nasional yang jelas mengenai pemakaman umat Muslim. 

Banyak keluarga akhirnya harus memulangkan jenazah ke negara asal, meskipun hal itu mahal dan secara emosional berat.

Solusi baru mulai dipertimbangkan

Sejumlah organisasi Muslim di Jepang mulai mencari solusi alternatif. 

Salah satu ide yang dipelajari adalah sistem “daur ulang makam” seperti di Singapura, di mana sisa jenazah dipindahkan setelah beberapa tahun untuk memberi ruang pemakaman baru.

Pendekatan ini dianggap sebagai cara memanfaatkan lahan terbatas secara berkelanjutan, sekaligus menjaga praktik keagamaan.

Tantangan masyarakat multikultural

Jumlah warga asing di Jepang terus meningkat dan telah mencapai hampir 4 juta orang. 

Dengan bertambahnya populasi Muslim, isu pemakaman diperkirakan akan semakin mendesak.

Masalah ini mencerminkan tantangan yang lebih luas - bagaimana Jepang sebagai masyarakat yang semakin multikultural menyeimbangkan tradisi lokal dengan kebutuhan agama dan budaya pendatang.

Pertanyaan yang kini mengemuka bukan hanya soal pemakaman, tetapi juga tentang bagaimana Jepang membangun sistem sosial yang mampu mengakomodasi keragaman di masa depan,  lanjutnya lagi.

Gubernur Prefektur Miyagi, Jepang, Yoshihiro Murai (65), membatalkan rencana pembangunan pemakaman khusus Muslim yang sebelumnya dijanjikan.