2 Guru Besar Sarankan Indonesia Keluar dari BoP, Prabowo Diminta Main Cantik Main Indah

Ringkasan Berita:

• Buntut serangan militer AS-Israel ke Iran, dua guru besar ingin Indonesia keluar dari BoP
• Salah satunya menyinggung agar Prabowo bertindak
• Ia mengingatkan potensi risiko strategis jika Indonesia tidak berhati-hati dalam menentukan posisi di tengah konflik

TRIBUNNEWS.COM - Sudah dua profesor atau guru besar yang menyarankan agar Indonesia menarik diri alias keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dideklarasikan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Hal ini menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Serangan AS-Israel ke Iran telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamanei dan pejabat lain, membuat dunia bereaksi.

Menyikapi hal itu, Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Prof Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah keluar dari keanggotaan Indonesia di BoP. 

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video yang ia unggah di akun Instagram @profconnierahakundinibakrie, Minggu (1/3/2026) malam, Prof Connie menilai momentum meningkatnya ketegangan kawasan dapat menjadi “exit door” bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya.

Ia berpendapat, dinamika terbaru telah menggeser semangat awal pembentukan forum tersebut.

“Menurut saya, dengan segala hormat, ini kesempatan exit door buat Indonesia keluar dari Board of Peace. Karena menurut saya Board of Peace sudah bukan lagi board of peace, tapi jadi board of war dengan kejadian ini,” ujar Connie.

Ia menegaskan, pandangannya bersifat akademik dan bukan untuk menggurui kepala negara.

Namun, ia mengingatkan potensi risiko strategis jika Indonesia tidak berhati-hati dalam menentukan posisi di tengah konflik yang melibatkan kekuatan besar dan berimplikasi luas terhadap stabilitas global.

Connie juga mendorong agar Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok (non-alignment).

Menurutnya, posisi tersebut akan memberi ruang manuver diplomasi yang lebih fleksibel dan elegan di tengah rivalitas geopolitik.

Baca juga: Hikmahanto Juwana: Sebaiknya Indonesia Keluar dari BoP, Konsentrasi di PBB Saja

“Kita kembali ke posisi kita sebagai non-alignment atau non-blok. Karena kita akan lebih cantik mainnya, lebih indah,” katanya.

Selain pertimbangan geopolitik, ia menyinggung aspek kesiapan nasional jika keterlibatan dalam forum tersebut berimplikasi pada komitmen lebih jauh.

Ia menyebut persoalan anggaran, kesiapan personel, peralatan, infrastruktur, logistik, sistem informasi, hingga doktrin pertahanan sebagai faktor yang tidak sederhana.

“BOP itu tidak sesimpel itu, pertama soal uang, soal anggaran. Kedua, bagaimana personel kita, equipment kita, infrastruktur, logistik, sistem informasi, kemudian doktrin kita sendiri ini bagaimana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perbedaan karakter konflik di Timur Tengah, termasuk eskalasi yang sulit diprediksi. Menurutnya, dinamika kawasan seperti di Gaza memiliki kompleksitas tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan operasi kemanusiaan biasa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan terkait usulan tersebut.

Pemerintah sebelumnya konsisten menyatakan komitmen pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Tidak Sesuai Tujuan

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia segera keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Desakan ini disampaikan Hikmahanto merespons serangan gabungan militer Israel dan AS ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).

Hikmahanto menilai, keberadaan forum tersebut tidak berjalan sesuai tujuannya dan justru kontraproduktif.

"Memang BoP hanya digunakan untuk melegitimasi Israel mengambil Gaza," kata Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Minggu (1/3/2026).

Padahal, dalam aturan pendiriannya, forum ini dijanjikan sebagai solusi atas berbagai pertikaian global.

"Meski dalam Pasal 1 akan menyelesaikan segala konflik, ternyata tidak efektif," ujar Hikmahanto. 

Oleh karena itu, mantan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini menyarankan pemerintah untuk segera keluar dari BoP. 

"Sebaiknya Indonesia keluar dan konsentrasi di PBB saja," ungkapnya. 

Adapun Indonesia telah resmi bergabung dalam keanggotaan BoP. 

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menghadiri KTT Dewan Perdamaian di Donald J. Trump US Institute of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026).

Prabowo Siap Jadi Mediator

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat.

Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.

"Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya, Sabtu (28/2/2026).

Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan Amerika Serikat dengan Iran sehingga konflik bersenjata kembali meletus.

Kementerian Luar Negeri pun menyerukan agar semua pihak yang terlibat menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Fersianus Waku)