Koalisi Pemerintah Jepang Usulkan Ekspor Senjata Mematikan Diizinkan Secara Prinsip

Ringkasan Berita:

• Koalisi pemerintah Jepang mengusulkan agar negara tersebut mengizinkan ekspor senjata dengan kemampuan mematikan, tetap di bawah aturan moderat dan terkendali. Saat ini Jepang hanya mengekspor peralatan non-tempur 
• Proposal menetapkan batasan, termasuk ekspor hanya ke negara yang memiliki perjanjian dengan Jepang dan tidak ke wilayah konflik 
• PM Sanae Takaichi menegaskan perlunya kerja sama dengan sekutu dan evaluasi kebijakan musim semi 2026

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Partai-partai koalisi pemerintah Jepang mengajukan usulan kepada Perdana Menteri Sanae Takaichi agar Jepang pada prinsipnya mengizinkan ekspor senjata yang memiliki kemampuan mematikan. 

Usulan tersebut diajukan oleh Seiji Maehara, ketua komite penelitian keamanan dari Japan Innovation Party, bersama Liberal Democratic Party.

Maehara menjelaskan bahwa kebijakan baru diharapkan tetap mengikuti aturan yang jelas dan terkendali.

“Ekspor akan dilakukan berdasarkan aturan yang moderat dan terkendali. Perdana Menteri juga mengatakan bahwa ia sepenuhnya sependapat dengan pendekatan ini,” ujarnya.

Aturan Saat Ini Sangat Terbatas

Saat ini Jepang hanya mengizinkan ekspor peralatan pertahanan non-tempur dalam lima kategori tertentu, seperti peralatan penyelamatan, transportasi, perlengkapan yang tidak dimaksudkan untuk pertempuran langsung.

Namun dalam proposal yang diajukan pada 6 Maret, koalisi pemerintah mengusulkan agar senjata dengan kemampuan mematikan dapat diekspor secara prinsip, dengan tujuan memperluas kerja sama pertahanan dan industri keamanan Jepang.

Baca juga: Uang Elektronik Suica Jepang Senilai 3 Miliar Yen Terancam Hangus

Tetap Ada Pembatasan

Meski membuka peluang ekspor lebih luas, proposal tersebut tetap memberikan sejumlah batasan penting antara lain:

Ekspor hanya boleh dilakukan ke negara yang memiliki perjanjian dengan Jepang.

Ekspor ke negara yang sedang berada dalam konflik atau perang pada prinsipnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi khusus.

Perdana Menteri Sanae Takaichi pada malam hari mengunggah pernyataan di media sosial bahwa pemerintah akan memperkuat kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta dalam mempromosikan transfer peralatan pertahanan.

PM Takaichi  juga menekankan pentingnya berdiskusi erat dengan sekutu dan negara-negara yang memiliki pandangan sejalan dengan Jepang.

Pemerintah Jepang berencana meninjau kembali sistem aturan ekspor peralatan pertahanan pada musim semi tahun ini, yang berpotensi menjadi perubahan besar dalam kebijakan keamanan dan industri pertahanan Jepang.

Diskusi  beasiswa  di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com