Pakar Ungkap Risiko jika Indonesia Keluar dari Board of Peace

Ringkasan Berita:

• Pakar politik dan militer dari UNAS Selamat Ginting mengungkapkan sejumlah risiko jika Indonesia memutuskan untuk keluar dari BoP.
• Risiko strategis yang akan dihadapi Indonesia jika hengkang dari Dewan Perdamaian adalah terkait diplomatik.
• Ginting menjelaskan, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan tradisi diplomasi aktif di dalam penyelesaian konflik internasional.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar politik dan militer dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, mengungkapkan sejumlah risiko jika Indonesia memutuskan untuk keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Sebagaimana diketahui, desakan agar Indonesia keluar dari BoP menguat setelah Amerika Serikat (AS)-Israel melakukan penyerangan terhadap Iran.

"Langkah agar Indonesia keluar dari BoP juga mencerminkan ada sensitivitas politik domestik terhadap konflik di Timur Tengah yang secara historis kita memang punya hubungan yang sangat kuat dengan Palestina. Begitu."

"Jadi dari sudut pandang diplomasi itu keputusan keluar atau bertahan tidak bisa didasarkan oleh sentimen jangka pendek, tapi harus jangka panjang," ucap Ginting dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Selasa (10/3/2026).

Pertama, risiko strategis yang akan dihadapi Indonesia jika hengkang dari Dewan Perdamaian adalah terkait diplomatik.

Ginting menjelaskan, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan tradisi diplomasi aktif di dalam penyelesaian konflik internasional.

"Maka keluar dari BoP juga bisa dibaca sebagai langkah mundur dari peran tersebut," ujarnya.

Kemudian, ada pula dampak terhadap hubungan dengan negara mitra, seperti dengan negara-negara di Timur Tengah, di mana BoP merupakan inisiatif yang didukung oleh kekuatan global tertentu.

"Jadi jika Indonesia keluar secara tiba-tiba ini juga bisa memengaruhi hubungan strategis dengan negara-negara yang menjadi penggerak forum tersebut. Misalnya, 'Loh, kok lu cemen banget dari begitu aja sudah keluar,'" tutur Ginting.

Lebih lanjut, ada persepsi internasional yang tidak bisa dibantah, yaitu Indonesia sebagai negara dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

"Jadi Indonesia bisa masuk mana saja ketika ada dua pihak berkonflik, bisa mau di mana saja. Jadi keputusan keluar juga nanti dianggap terlalu reaktif terhadap dinamika konflik global. Jadi reputasi kebijakan luar negeri Indonesia juga bisa dipertanyakan kembali," terangnya.

Baca juga: Mundur dari BOP Berpotensi Ganggu Hubungan Indonesia-AS

Menurutnya, bertahan ataupun keluar dari BoP memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi Indonesia.

Oleh sebab itu, sebelum memutuskan langkah mana yang akan diambil, harus dipikirkan dengan matang terlebih dahulu.

"Memang plus minus ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi seperti saya bilang, kita harus memikirkan betul-betul masak-masak," tegasnya.

RI Tunda BoP

Diberitakan sebelumnya, eskalasi konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran dalam memaksa pemerintah Indonesia mengambil langkah taktis.

Diplomasi tingkat tinggi terkait Board of Peace kini resmi ditangguhkan demi memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang mengonfirmasi bahwa seluruh pembahasan BoP saat ini dalam posisi on hold (ditangguhkan).

Fokus utama Jakarta kini beralih sepenuhnya pada langkah antisipatif menghadapi ledakan konflik di kawasan tersebut.

"Fokus diplomasi kita saat ini adalah memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah deeskalasi," ujar Yvonne dalam press briefing di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Prinsip 'Honest Broker'

Di tengah tarikan kepentingan global, Indonesia menegaskan posisinya sebagai honest broker atau penengah yang jujur.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa netralitas Indonesia adalah amanat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia.

"Indonesia memilih berperan sebagai penengah yang jujur, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak," tegas Santo.

Sebagai bentuk nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia telah melakukan tiga langkah konkret:

• Desakan Gencatan Senjata: Indonesia secara resmi meminta seluruh pihak menghentikan kekerasan sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.
• Diplomasi Maraton: Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono telah melakukan komunikasi telepon intensif dengan pemimpin negara kunci seperti Iran, Arab Saudi, UEA, Qatar, hingga Yordania untuk mendorong dialog damai.
• Siaga Evakuasi WNI: Perlindungan warga negara menjadi prioritas mutlak. Kemlu terus memetakan langkah perlindungan lanjutan, termasuk skenario evakuasi jika situasi semakin memburuk.

Komitmen untuk Palestina Tak Goyah

Meski pembahasan teknis BoP ditangguhkan, Indonesia memastikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi garis terdepan kebijakan luar negeri.

Pemerintah akan terus mencari celah diplomasi yang paling efektif di forum internasional untuk mendorong perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.

"Kami terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di wilayah terdampak. Perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama kami saat ini," pungkas Santo.

(Tribunnews.com/Deni/Dodi)