Konflik AS–Israel Makin Panas, IRGC Diduga Libatkan Anak-anak di Garda Depan

Ringkasan Berita:

• Korps Garda Revolusi Islam disorot usai bocah 11 tahun tewas saat bertugas di pos keamanan Teheran. Korban ikut ayahnya karena kekurangan personel.
• IRGC membuka program rekrutmen remaja “Pejuang Pembela Tanah Air” untuk usia 12 tahun. Anak-anak dilibatkan dalam patroli, penjagaan, hingga tugas pendukung di tengah tekanan konflik.
• Human Rights Watch mengecam keras. Perekrutan anak dinilai melanggar hukum internasional dan berisiko memicu kekerasan serta memperburuk stabilitas keamanan.

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan perekrutan remaja oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel menuai perhatian internasional.

Sorotan ini menguat setelah seorang bocah dibawah umur dilaporkan tewas saat bertugas di pos pemeriksaan keamanan yang berlokasi di ibu kota Iran.

Peristiwa tragis menimpa Alireza Jafari, seorang siswa sekolah dasar berusia 11 tahun, dilaporkan tewas dalam serangan udara saat membantu ayahnya bertugas di pos pemeriksaan keamanan di Teheran pada 11 Maret.

Sang ibu, Sadaf Monfared, mengungkapkan bahwa suaminya membawa Alireza karena kekurangan personel di lokasi. Mereka saat itu membantu patroli milisi paramiliter sukarelawan Iran atau Basij untuk menjaga keamanan kota.

Pada hari kejadian, situasi di Teheran dilaporkan tengah tegang seiring meningkatnya konflik di kawasan. Alireza dan ayahnya berada di salah satu pos tersebut ketika serangan udara tiba-tiba terjadi.

BBC International menyebut serangan itu diduga berasal dari pesawat tak berawak yang menargetkan area pos keamanan. Ledakan yang terjadi mengakibatkan Alireza dan ayahnya tewas di lokasi.

Pihak Pasukan Pertahanan Israel menyatakan tidak dapat memastikan kebenaran laporan tersebut tanpa adanya data koordinat lokasi serangan, sementara informasi yang beredar masih bersumber dari laporan internal Iran.

Kematian Alireza kemudian menjadi sorotan, terutama setelah terungkap bahwa ia masih berstatus pelajar sekolah dasar dan ikut terlibat dalam aktivitas penjagaan keamanan.

IRGC Rekrut Remaja di Tengah Konflik

Peristiwa ini memicu perhatian luas karena terjadi di tengah isu terkait kebijakan baru Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang membuka perekrutan relawan usia muda dalam kegiatan keamanan.

Program baru bertajuk “Pejuang Pembela Tanah Air”, memungkinkan IRGC merekrut relawan mulai usia 12 tahun di tengah meningkatnya tekanan konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Salah satu pejabat IRGC mengungkapkan bahwa program tersebut sengaja dibuka untuk memperkuat kesiapan pertahanan nasional.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya mobilisasi besar-besaran setelah serangkaian serangan yang disebut telah menewaskan sejumlah tokoh penting di Teheran.

Baca juga: IRGC Rudal Pesawat Canggih AWACS E-3 Sentry Milik AS: Mata Amerika di Arab Saudi Hancur Total

Dalam implementasinya, program ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga mendorong partisipasi anak-anak dan remaja.

Mereka disebut ditempatkan dalam berbagai peran, mulai dari penjagaan pos pemeriksaan, patroli operasional, patroli intelijen, hingga pengawalan konvoi kendaraan. Selain itu, terdapat pula tugas pendukung seperti memasak dan bantuan medis.

Sejumlah laporan dari saksi mata turut memperkuat indikasi keterlibatan remaja di lapangan.

Warga di beberapa kota seperti Teheran, Karaj, dan Rasht mengaku melihat anak-anak di bawah usia 18 tahun berjaga di pos keamanan. Beberapa di antaranya bahkan terlihat membawa senjata.

“Dia masih remaja, tubuhnya kecil, tapi mengacungkan pistol ke mobil-mobil,” ujar satu saksi.

Laporan lain juga menyebut adanya remaja yang membawa senapan serbu di titik pemeriksaan, yang memicu kekhawatiran terkait keselamatan warga sipil.

Picu Sorotan HAM

Usai isu ini mencuat, Human Rights Watch (HRW) langsung memberikan tanggapan serius. 

Organisasi tersebut menyatakan bahwa perekrutan anak di bawah usia 15 tahun dalam kegiatan militer dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Mereka menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya dilibatkan dalam aktivitas keamanan atau operasi militer dalam kondisi apapun.

Sejalan dengan itu, para ahli hukum internasional juga menilai bahwa penggunaan anak dalam operasi semacam ini berpotensi melanggar hukum internasional.

Selain membahayakan keselamatan anak, keterlibatan mereka dinilai dapat meningkatkan risiko kekerasan di tengah masyarakat, terutama karena keterbatasan pelatihan dan pengalaman dalam menghadapi situasi konflik.

Lebih jauh, kebijakan ini dinilai dapat memperburuk stabilitas keamanan secara keseluruhan. 

Alih-alih memperkuat pertahanan, penggunaan personel yang belum matang secara usia dan pengalaman justru berpotensi menambah kompleksitas masalah di lapangan.

Perkembangan ini memperlihatkan eskalasi serius dalam dinamika konflik di Iran. 

Tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan, kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran global terkait perlindungan anak di wilayah yang dilanda ketegangan bersenjata.

(Tribunnews.com / Namira)