Hacker Bobol Superkomputer China, 10 Petabyte Data Sensitif Diduga Dijual di Dark Web
Hacker diduga membobol superkomputer milik China dan mencuri 10 petabyte data sensitif, lalu menjualnya di Telegram dan dark web
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWS.COM - Seorang hacker atau peretas diduga berhasil membobol salah satu superkomputer milik negara.
Mereka disebut mencuri data dalam skala masif yang disebut mencapai lebih dari 10 petabyte, termasuk dokumen pertahanan dan skema rudal yang sangat sensitif.
Menurut laporan CNN, data tersebut diduga berasal dari Pusat Komputasi Super Nasional (NSCC) di Tianjin, yang melayani lebih dari 6.000 klien dari sektor sains hingga pertahanan.
Data Sensitif Diduga Dijual di Telegram dan Dark Web
Seorang akun dengan nama “FlamingChina” dilaporkan memposting sampel data curian di kanal Telegram anonim pada 6 Februari.
Dalam unggahannya, data tersebut diklaim mencakup penelitian kedirgantaraan, simulasi militer, hingga bioinformatika.
CNN melaporkan, para ahli keamanan siber yang meninjau sampel tersebut menyebut data itu kemungkinan asli, meski belum bisa diverifikasi sepenuhnya.
Penjualan akses data disebut dilakukan dengan harga ribuan hingga ratusan ribu dolar, dibayar menggunakan mata uang kripto.
Akses Diduga Lewat VPN dan Botnet
Peneliti keamanan siber Marc Hofer mengatakan kepada CNN, peretas diduga masuk melalui domain VPN yang telah disusupi, lalu menyebarkan botnet untuk mengekstrak data secara bertahap.
Proses pencurian data dalam skala besar itu disebut berlangsung selama sekitar enam bulan tanpa terdeteksi.
Baca juga: Lockdown Mode di iPhone Disebut Tak Pernah Ditembus Hacker
Menurut analis SentinelOne, Dakota Cary, metode yang digunakan tidak terlalu canggih, namun efektif karena memanfaatkan kelemahan arsitektur sistem dan distribusi data.
Kerentanan Siber China Disorot
Jika benar terjadi, insiden ini kembali menyoroti kelemahan keamanan siber di China, terutama di sektor infrastruktur strategis.
CNN mencatat, pada 2021 pernah terjadi kebocoran data besar yang mengekspos informasi pribadi hingga satu miliar warga China akibat sistem yang tidak terlindungi.
Pemerintah China sendiri dalam Buku Putih Keamanan Nasional 2025 mengakui pentingnya memperkuat perlindungan data, AI, dan infrastruktur jaringan sebagai prioritas utama.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)