Minim Kunjungan Luar Negeri, Diplomasi PM Jepang Takaichi Dipertanyakan

Ringkasan Berita:

• Kebijakan luar negeri PM Jepang Sanae Takaichi dikritik karena dinilai minim terobosan dan lebih bersifat simbolik, terutama di tengah isu Iran 
• Keterbatasan kunjungan luar negeri disebut dipengaruhi faktor pribadi dan kesehatan 
• Di sisi lain, nama Fumio Kishida mencuat sebagai alternatif diplomasi dengan jaringan global lebih kuat

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO  — Kebijakan luar negeri pemerintahan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menuai kritik tajam di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya terkait Iran. 

Seorang mantan diplomat Jepang menilai, sejak awal pemerintahan, langkah diplomasi Takaichi dinilai lebih bersifat “pertunjukan” ketimbang menghasilkan kemajuan konkret.

"Kunjungan Takaichi ke Malaysia untuk menghadiri KTT ASEAN serta lawatan ke Amerika Serikat guna bertemu Presiden Donald Trump sebenarnya sudah direncanakan sejak era pemerintahan sebelumnya. Itu hanya performa yang kebetulan mendapat respons positif dari publik,” ujarnya.

Namun setelah itu, pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto justru dilakukan di dalam negeri Jepang, bukan melalui kunjungan luar negeri aktif.

Baca juga: PM Jepang, Sanae Takaichi: Keamanan Kian Ketat, Jepang Tetap Pegang Prinsip Negara Damai

Faktor Pribadi Dinilai Hambat Diplomasi

Kementerian Luar Negeri Jepang disebut-sebut memahami bahwa Takaichi tidak terlalu menyukai perjalanan luar negeri sehingga jadwal kunjungan internasionalnya minim. 

Faktor pribadi turut disebut berperan, termasuk kebiasaan merokok berat serta tanggung jawab merawat suaminya yang mengalami gangguan kesehatan pascastroke.

Takaichi sendiri dikabarkan sering kembali ke kediaman resmi pada sore hari untuk mengurus keluarga, yang membuatnya sulit melakukan kunjungan luar negeri lebih dari dua hari. 

Kondisi ini dinilai menghambat upaya diplomasi intensif, terutama ke kawasan Teluk di Timur Tengah.

Sebagai perbandingan, mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pernah melakukan pendekatan langsung ke Iran, termasuk bertemu Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada masa pemerintahan Trump sebelumnya.

Dibandingkan dengan Diplomasi Italia

Gaya diplomasi Takaichi juga dibandingkan dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang secara terbuka mengkritik dugaan pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat terkait Iran, serta mengecam pernyataan Trump terhadap Paus Leo XIV. 

Perbandingan ini semakin menyoroti perbedaan pendekatan dalam diplomasi global.

Selain itu, kondisi kesehatan Takaichi juga menjadi sorotan. Ia diketahui mengidap rheumatoid arthritis dan sejak pemilu Februari lalu terlihat mengenakan pelindung di tangan kanan saat menghadiri sidang parlemen. 

Di kalangan politik Tokyo, muncul kekhawatiran mengenai stamina dan kesehatannya.

Kishida Muncul sebagai Alternatif Diplomasi

Di tengah kritik tersebut, nama mantan Perdana Menteri Fumio Kishida kembali mencuat.

Dalam sebuah pertemuan parlemen pada 24 Maret lalu, Kishida menekankan pentingnya memanfaatkan semua jalur diplomasi untuk menjaga kepentingan nasional Jepang.

Baca juga: PM Jepang Sanae Takaichi Ogah Sebut Serangan AS ke Iran Melanggar Hukum

“Kita harus bekerja keras melalui berbagai kanal diplomasi, dengan tetap menjaga keseimbangan dalam aliansi Jepang-AS,” ujar Kishida di hadapan para anggota parlemen.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Iran untuk Jepang, Peyman Seadat, yang memiliki hubungan lama dengan Kishida.

Seorang peserta rapat mengungkapkan bahwa Kishida memiliki jaringan diplomatik luas, termasuk dengan Prancis dan Iran. 

Bahkan disebutkan, Presiden Macron juga menyempatkan bertemu Kishida setelah bertemu Takaichi, diduga karena kebutuhan membahas isu Iran.

Potensi Diplomasi Utusan Khusus

Pengamat menilai Takaichi seharusnya dapat memanfaatkan pengalaman Kishida sebagai utusan khusus, sebagaimana praktik diplomasi global yang lazim dilakukan oleh mantan pemimpin negara. 

Contohnya, mantan Presiden AS Jimmy Carter yang pernah melakukan misi diplomatik ke Korea Utara.

Namun, sebagai pemimpin yang basis politiknya dinilai belum kuat, Takaichi diduga khawatir kehilangan panggung politik jika memberikan peran besar kepada tokoh lain.

Takaichi sendiri mengusung konsep “Free and Open Indo-Pacific (FOIP)”, yang sebenarnya telah digagas sejak era Kishida sebagai Menteri Luar Negeri dan dilanjutkan pada pemerintahan sebelumnya.

Kini, dengan dinamika internal Partai Demokrat Liberal (LDP) serta meningkatnya sorotan terhadap peran Kishida, muncul spekulasi mengenai arah kepemimpinan Jepang ke depan.

Situasi ini memperkuat pandangan bahwa pemerintahan Takaichi tengah menghadapi tantangan stabilitas, baik dari sisi kebijakan luar negeri maupun dinamika politik domestik.

Diskusi  beasiswa dan loker di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com