UE Klaim Rusia Tertekan, Ekonomi Melambat dan Disanksi soal Penculikan Anak Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.539 pada Selasa (12/5/2026) dengan ketegangan yang kembali meningkat di tengah pembahasan gencatan senjata yang belum menunjukkan hasil pasti.

Sorotan terbaru mengarah ke Uni Eropa yang menilai posisi Rusia mulai tertekan setelah ekonomi negara itu melambat dan Moskow dijatuhi sanksi baru terkait dugaan penculikan anak-anak Ukraina.

Invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022 setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer ke negara tetangganya tersebut.

Konflik ini sebenarnya berakar dari ketegangan yang telah berlangsung sejak aneksasi Krimea pada 2014 dan perang di wilayah Donbas yang melibatkan kelompok separatis pro-Rusia.

Situasi semakin memburuk ketika Ukraina mempererat hubungan dengan NATO dan Uni Eropa, sesuatu yang dianggap Kremlin sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan keamanannya.

Sementara itu, Amerika Serikat bersama negara-negara Barat terus menekan Rusia lewat sanksi ekonomi serta dukungan militer untuk Kyiv.

Hingga kini, perang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir karena Rusia dan Ukraina masih berselisih soal wilayah pendudukan dan jaminan keamanan geopolitik.

Berikut perkembangan terbaru perang Rusia-Ukraina pada hari ke-1.539, Selasa (12/5/2026):

Baca juga: Putin Isyaratkan Perang Ukraina Segera Berakhir, Siap Bertemu Zelensky di Negara Ketiga

UE Sanksi Rusia soal Penculikan Anak Ukraina

Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada 16 pejabat yang dituduh membantu Rusia menculik anak-anak Ukraina sejak perang pecah pada 2022.

Sanksi juga diberikan kepada tujuh pusat yang diduga dipakai untuk mengindoktrinasi anak-anak Ukraina dan melatih mereka bagi militer Rusia maupun kelompok pro-Rusia.

Uni Eropa menyatakan lebih dari 130 individu dan entitas kini masuk daftar larangan perjalanan serta pembekuan aset terkait deportasi paksa anak-anak Ukraina.

Pemerintah Uni Eropa menyebut langkah itu menargetkan pihak yang bertanggung jawab atas deportasi ilegal, pemindahan paksa, asimilasi, hingga adopsi ilegal anak-anak Ukraina ke Rusia.

Pejabat Uni Eropa memperkirakan sekitar 20.500 anak Ukraina telah dipindahkan secara paksa ke Rusia atau wilayah pendudukan sejak invasi dimulai.

Uni Eropa menuding banyak anak kehilangan identitas dan budaya Ukraina setelah diberi paspor Rusia dan dipaksa mengikuti indoktrinasi.

Menteri Luar Negeri Latvia Baiba Braže mengatakan tindakan Rusia memiliki unsur genosida karena dianggap berupaya menghapus identitas anak-anak Ukraina.

Eks Orang Dekat Zelenskyy Terlibat Korupsi