Jerman Gagal Masuk Dewan Keamanan PBB, 5 Negara Ini Justru Lolos

Ringkasan Berita:

• Majelis Umum PBB memilih Austria, Portugal, Zimbabwe, Trinidad dan Tobago, serta Kyrgyzstan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2027–2028.
• Pemilu kali ini mencatat sejarah karena Jerman gagal terpilih untuk pertama kalinya setelah hanya memperoleh 104 suara.
• Kyrgyzstan berhasil masuk Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak merdeka pada 1991.
• Kelima negara tersebut akan mulai menjabat pada 1 Januari 2027 menggantikan Denmark, Yunani, Pakistan, Panama, dan Somalia.

TRIBUNNEWS.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memilih lima anggota tidak tetap baru Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2027–2028.

Dalam pemungutan suara yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, negara Austria, Portugal, Zimbabwe, Trinidad dan Tobago, serta Kyrgyzstan berhasil memperoleh kursi di badan paling berpengaruh dalam urusan perdamaian dan keamanan dunia tersebut.

Hasil pemilihan kali ini menjadi sorotan internasional karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jerman gagal memenangkan kursi Dewan Keamanan PBB setelah kalah bersaing dengan Austria dan Portugal dalam kelompok negara Eropa Barat dan lainnya (WEOG).

Dalam pemungutan suara rahasia yang diikuti 193 negara anggota PBB, Portugal memperoleh 134 suara dan Austria meraih 131 suara, melampaui ambang batas mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan.

Sementara itu, Jerman hanya memperoleh 104 suara sehingga tersingkir dari persaingan.

Kegagalan tersebut dianggap sebagai pukulan diplomatik bagi Kanselir Jerman, Friedrich Merz, yang sebelumnya berupaya memperkuat posisi Jerman sebagai salah satu pemain utama di panggung internasional.

Meski demikian, Merz menegaskan bahwa hasil pemungutan suara itu tidak akan mengubah komitmen negaranya di PBB.

"Kami mengajukan pencalonan dengan penuh keyakinan. Kami gagal mencapai tujuan kami. Namun hasil ini tidak mengubah tugas-tugas yang kami hadapi di PBB. Jerman tetap menjadi pilar yang dapat diandalkan dalam sistem multilateral," kata Merz, seperti dikutip Reuters.

Merz juga menyampaikan ucapan selamat kepada Austria dan Portugal serta menegaskan bahwa Jerman akan terus bekerja sama dengan kedua negara tersebut dalam berbagai agenda internasional.

Baca juga: PBB Peringatkan Seluruh Dunia untuk Hadapi El Nino dalam Waktu Dekat

Kyrgyzstan Cetak Sejarah

Di sisi lain, pemilihan kali ini menjadi momen bersejarah bagi Kyrgyzstan. Negara Asia Tengah tersebut berhasil memenangkan kursi Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak merdeka pada 1991 dan bergabung dengan PBB pada 1992.

Kyrgyzstan memperoleh kursi kawasan Asia-Pasifik setelah mengalahkan Filipina dalam persaingan yang berlangsung hingga empat putaran pemungutan suara.

Pada putaran pertama, Kyrgyzstan unggul dengan 105 suara berbanding 85 suara untuk Filipina.

Dukungan terus meningkat hingga akhirnya menang telak pada putaran keempat dengan perolehan 142 suara berbanding 49.

Kemenangan tersebut disambut meriah oleh delegasi Kyrgyzstan yang langsung bertepuk tangan dan merayakannya bersama para diplomat di Aula Majelis Umum PBB.

Sebelumnya, Presiden Kyrgyzstan, Sadyr Zhaparov, pernah menyerukan agar negara-negara yang belum pernah terwakili di Dewan Keamanan diberikan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global.

Menteri Luar Negeri Kyrgyzstan, Jeenbek Kulubayev, juga mendorong reformasi Dewan Keamanan agar negara-negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin memperoleh representasi yang lebih besar, dikutip dari UN.

Zimbabwe dan Trinidad dan Tobago Menang Tanpa Lawan

Sementara itu, Zimbabwe berhasil mengamankan kursi dari kawasan Afrika dengan memperoleh 182 suara.

Negara tersebut menjadi satu-satunya kandidat dari kelompok Afrika dalam pemilihan kali ini.

Dari kawasan Amerika Latin dan Karibia, Trinidad dan Tobago juga menang tanpa lawan dengan perolehan 181 suara.

Kedua negara tersebut akan bergabung dengan Austria, Portugal, dan Kyrgyzstan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2027.

Susunan Dewan Keamanan PBB 2027

Kelima negara yang terpilih akan menggantikan Denmark, Yunani, Pakistan, Panama, dan Somalia yang masa tugasnya berakhir pada akhir 2026.

Mereka akan bergabung dengan Bahrain, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Latvia, dan Liberia yang masih menjabat hingga akhir 2027.

Dewan Keamanan PBB sendiri terdiri dari 15 anggota, yaitu lima anggota tetap yang memiliki hak veto—Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Britania Raya—serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir untuk masa jabatan dua tahun.

Hasil pemilihan tahun ini menunjukkan dinamika baru dalam diplomasi internasional, terutama dengan kegagalan bersejarah Jerman dan keberhasilan Kyrgyzstan yang untuk pertama kalinya berhasil menembus Dewan Keamanan PBB.

Tantangan Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB saat ini menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, terutama terkait konflik di Ukraina dan Gaza.

Perbedaan kepentingan di antara lima anggota tetap—Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris—sering menyebabkan kebuntuan karena masing-masing memiliki hak veto yang dapat menggagalkan keputusan meskipun didukung mayoritas anggota.

Kondisi ini memicu semakin banyak tuntutan reformasi, termasuk perluasan keanggotaan tetap agar lebih mencerminkan kondisi dunia saat ini, terutama dengan memberi representasi yang lebih besar kepada negara-negara berkembang dan Afrika.

Sebagai badan utama PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan memiliki kewenangan penting seperti menjatuhkan sanksi, mengirim pasukan penjaga perdamaian, membentuk pengadilan internasional, hingga mengizinkan penggunaan kekuatan militer dalam situasi tertentu.

Meski anggota tidak tetap tidak memiliki hak veto, mereka tetap berperan penting dalam membangun dukungan, memengaruhi negosiasi, dan membawa isu-isu kawasan ke tingkat global.

Sebagian besar pembahasan dan negosiasi penting Dewan Keamanan juga dilakukan secara tertutup di Markas Besar PBB di New York sebelum keputusan resmi diumumkan kepada publik.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)