Media Asing Soroti 2 Pejabat Tinggi Indonesia Ditangkap dalam 2 Hari, Ujian Janji Antikorupsi?

Ringkasan Berita:

• Media internasional soroti penangkapan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
• Ini merupakan dua kasus dugaan korupsi yang muncul hanya dalam selang dua hari.
• Reuters, Associated Press (AP), Al Jazeera, dan Channel News Asia (CNA) menilai rangkaian kasus tersebut menjadi ujian awal bagi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi.

TRIBUNNEWS.COM - Penangkapan dua pejabat tinggi Indonesia dalam waktu kurang dari 48 jam menjadi sorotan media internasional.

Media asing menilai kasus yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai ujian besar bagi agenda pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Al Jazeera Soroti Penangkapan Wakil Menteri Imigrasi

Al Jazeera dalam artikel berjudul "Indonesia Arrests Officials in Crackdown on Corruption" melaporkan penangkapan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Silmy diduga terlibat penyimpangan dalam administrasi dokumen keimigrasian.

Media berbasis Qatar itu menyebut dugaan korupsi terjadi pada periode 2023 hingga 2024 saat Silmy masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

Baca juga: Nanik S Deyang: BGN Akan Pangkas Anggaran, Fokus Wilayah 3T dan Sasar Bumil, Busui hingga Balita

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik juga telah menetapkan tujuh tersangka lain dalam perkara tersebut.

Silmy diperiksa selama sekitar 10 jam sebelum keluar dari kantor KPK dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan oranye.

Al Jazeera menilai penangkapan itu menjadi bagian dari gelombang pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Reuters dan CNA: Dua Pejabat Tinggi Ditangkap dalam Dua Hari

Sementara itu, Reuters dalam laporan yang juga dimuat Channel News Asia (CNA) berjudul "Indonesia Arrests Deputy Immigration Minister Over Graft Allegations" menyoroti penangkapan Silmy yang terjadi hanya sehari setelah penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Media tersebut menyebut kedua perkara tidak saling berkaitan, namun sama-sama menyeret pejabat tinggi yang terkait dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Reuters juga mengingatkan, Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya berjanji memperkuat pemberantasan korupsi dan menindak penyalahgunaan kekuasaan.

AP Soroti Kasus Program MBG

Associated Press (AP) dalam artikel "Indonesia Arrests Former Nutrition Agency Chief and Other Officials in Corruption Probe" melaporkan penangkapan Dadan Hindayana terkait dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Dadan Cs Jadi Tersangka, Mahfud MD Soroti Sengkarut BGN Kelola Program MBG

Program tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang ditujukan menjangkau hampir 90 juta anak dan ibu hamil.

AP menyebut program itu diperkirakan menelan biaya hingga 28 miliar dolar AS sampai tahun 2029.

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses penunjukan yayasan pelaksana program.

“Yayasan-yayasan ini menerima insentif senilai miliaran rupiah setiap hari,” kata Syarief seperti dikutip dari AP.

Menurut penyidik, sejumlah yayasan diduga disetujui meski tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra program.

AP juga mencatat bahwa Dadan dicopot dari jabatannya sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Pemerintah Akui Prihatin

Channel News Asia juga mengutip respons pemerintah atas rangkaian penangkapan tersebut.

Baca juga: KPK Ungkap Dosa Wamen Imipas Silmy Karim di Kasus Izin Tinggal WNA: Setiap Jumat Dapat Rp 100 Juta

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas penangkapan yang terjadi dalam waktu berdekatan.

“Sejujurnya, kami sangat prihatin selama dua hari terakhir atas kejadian berulang yang jelas tidak kami duga,” ujar Prasetyo Hadi seperti dikutip dari CNA.

Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati proses hukum yang dijalankan KPK maupun Kejaksaan Agung.

Ujian Janji Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Media asing menilai rangkaian penangkapan ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas agenda antikorupsi pemerintahan Prabowo Subianto.

Dengan dua kasus besar yang menyeret pejabat tinggi negara dalam waktu hampir bersamaan, perhatian publik internasional kini tertuju pada konsistensi penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)