Sarmuji: Keterlibatan Negara-Negara Muslim Kunci Tercapainya Perdamaian AS-Iran

Ringkasan Berita:

• Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran dinilai Ketua Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji sebagai bukti bahwa diplomasi tetap menjadi jalan paling efektif menyelesaikan konflik internasional. 
• Ia menekankan bahwa keterlibatan Pakistan, Turki, Qatar, dan Arab Saudi menunjukkan negara berkembang mampu berkontribusi dalam perdamaian global. 
• Kesepakatan itu mencakup penghentian permanen operasi militer, dengan penandatanganan resmi dijadwalkan di Swiss pada 19 Juni 2026.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menilai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran menjadi bukti bahwa diplomasi tetap menjadi jalan paling efektif untuk menyelesaikan konflik internasional.

Menurut Sarmuji, tercapainya kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi kemenangan bagi kedua negara yang sebelumnya terlibat konflik, tetapi juga bagi upaya menjaga stabilitas dan tatanan global melalui jalur perundingan.

"Keterlibatan Pakistan bersama Turki, Qatar, dan Arab Saudi dalam proses perundingan menunjukkan bahwa jalur diplomasi, sekalipun sulit dan berliku, selalu lebih bermartabat daripada perang," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Ia mengatakan peran sejumlah negara tersebut sebagai fasilitator menjadi bukti bahwa negara-negara berkembang juga mampu berkontribusi dalam penyelesaian konflik internasional yang berdampak luas terhadap keamanan dan perekonomian dunia.

Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran diumumkan oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang bertindak sebagai mediator. 

Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat menghentikan operasi militer secara permanen, sementara penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni 2026.

Sarmuji menilai berakhirnya konflik tersebut harus segera diikuti dengan pemulihan ekonomi global. 

Menurut dia, ketegangan yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir telah memicu kenaikan harga energi dunia, mengganggu rantai pasok internasional, dan meningkatkan biaya logistik yang turut dirasakan Indonesia.

“Kita semua berharap kesepakatan damai ini segera berdampak pada penurunan harga minyak dunia yang selama ini terdampak oleh eskalasi konflik dan penutupan Selat Hormuz. Harga minyak yang tinggi membebani APBN kita melalui subsidi BBM yang membengkak, menekan daya beli masyarakat, dan menambah tekanan inflasi. Normalisasi harga energi dunia adalah kepentingan langsung rakyat Indonesia,” ujar Sarmuji.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah melakukan perbaikan fiskal dengan mengevaluasi subsidi energi secara bertahap.

Ia menyebut, ruang fiskal yang selama ini tergerus pembengkakan subsidi BBM kini terbuka kembali dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Anggaran yang sebelumnya terpaksa dialokasikan untuk menutup pembengkakan subsidi dapat dialihkan dan difokuskan pada sektor-sektor strategis dan prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial yang manfaatnya lebih langsung dirasakan rakyat," jelas Sarmuji. 

Selain itu, pembukaan kembali Selat Hormuz dinilai harus dimanfaatkan untuk memperlancar rantai pasok logistik yang berbulan-bulan terganggu. 

Sarmuji mendorong pemerintah untuk segera menggenjot kembali ekspor non-migas ke Timur Tengah, termasuk memulihkan kesepakatan dagang produk pertanian dan manufaktur dengan Iran.

Meski situasi global mulai mereda, Sarmuji mengingatkan pemerintah akan satu pelajaran penting dari krisis ini: rentannya ketahanan energi nasional.