Persiapan BPJS Kesehatan Tanggapi Sri Mulyani yang Enggan Jadi Pembayar Pertama Tunggakan

Badan penyelenggara BPJS Kesehatan tanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang keberatan menjadi pembayar pertama tunggakan BPJS Kesehatan.

Persiapan BPJS Kesehatan Tanggapi Sri Mulyani yang Enggan Jadi Pembayar Pertama Tunggakan
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Maruf 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang keberatan menjadi pembayar pertama tunggakan BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018 lalu BPJS Kesehatan menunggak sebanyak Rp 9,1 triliun karena kurangnya masukan dari iuran.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’aruf menyebutkan pernyataan Sri Mulyani itu diartikan kalau pemerintah mendorong BPJS Kesehatan agar berupaya mencapai target dan tidak sepenuhnya lepas tangan.

“Tentu konteksnya bu Menkeu untuk mendorong BPJS Kesehatan berupaya lebih keras lagi untuk mencapai target target yang ditetapkan. Bukan untuk berlepas tangan atas kepastian sustainabilitas program JKN-KIS ini,” kata Iqbal kepada Tribunnews.com, Selasa (28/5/2019).

Lalu untuk tetap memastikan layanan pembiayaan tetap optimal kepada para peserta dan mengurangi tunggakan ada tiga regulasi yang disiapkan BPJS Kesehatan.

Langkah antisipasi tersebut diantaranya penyesuaian manfaat hingga memberikan suntikan, atau pun penyesuaian iuran yang mungkin saja dilakukan tahun 2019 ini.

“Sudah ada instrument regulasi yang disiapkan untuk mengantisipasi apabila dana jaminan sosial negatif apakah dengan menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat atau memberikan suntikan,” ujar Iqbal.

“(Iuran naik) InsyaAllah sesuai info bu menkeu kan tahun ini,” sambung Iqbal.

Baca: April 2019, Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan Naik 17 Persen Jadi Rp 9,4 Triliun

Kemudian terkait beberapa rekomendasi dari BPKP, BPJS Kesehatan juga akan segera membenahi data bermasalah seperti adanya peserta yang memiliki NIK ganda yang dapat memancing pengeluaran berlebih BPJS Kesehatan.

Namun Iqbal menjelaskan mengenai permasalahan data kepesertaan BPJS Kesehatan sudah melakukan program perbaikan data dengan menyandingkan master file data kepesertaan BPJS Kesehatan, dengan lembaga terkait apakah Dukcapil, BKN, atau institusi yang memiliki data.

Baca: Hingga April 2019, 51 Juta Pekerja Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

“Hasil audit BPKP kan juga memberikan rekomendasi untuk cleansing data bermasalah dan pemutakhiran data kepesertaan tentu segera kita tindak lanjuti,” pungkas Iqbal.

Sebelumnya Sri Mulyani mengaku keberatan jika menjadi pembayar pertama tunggakan BPJS Kesehatan dan meminta seluruh pihak mulai dari BPJS Kesehatan hingga Kementerian Kesehatan ikut menuntaskan masalah tersebut.

“Sekarang paling mudah datang ke Kemenkeu, enggak dong. Bukan berarti kami tidak addres. Kami keberatan jadi pembayar pertama,” ungkap Sri Mulyani di DPR, Jakarta Pusat. Senin (27/5/2019).

Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved