Minggu, 10 Agustus 2025

Polemik Dokter Umum Bedah Caesar

Perhimpunan Dokter Kandungan Sebut Operasi Caesar Tidak Menurunkan Angka Kematian Ibu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana mengizinkan dokter umum menangani operasi melahirkan dengan metode caesar. 

dok. Kemenkes
OPERASI CAESAR - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana mengizinkan dokter umum menangani operasi melahirkan dengan metode caesar.  Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu saat melahirkan karena adanya kondisi darurat.  Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI bereaksi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana mengizinkan dokter umum menangani operasi melahirkan dengan metode caesar. 

Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu saat melahirkan karena adanya kondisi darurat. 

Baca juga: Ini Respons POGI Soal Menkes Siapkan Aturan Dokter Umum Bisa Lakukan Operasi Caesar

Menurut Ketua Terpilih Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, Budi Wiweko, Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K) operasi caesar bukan faktor penyelamat tunggal.

Perhimpunan dokter kandungan menganalisa ada beberapa penyebab terjadinya kematian pada ibu. 

"Berbicara tentang angka kematian ibu, begitu banyak data yang kita miliki. Penyebab kematian ibu itu sebagian besar eklampsia, ada pendarahan, infeksi, sebagian besar terjadi di rumah sakit," ungkapnya baru-baru ini saat ditemui di Salemba Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). 

Baca juga: Menkes Bakal Susun Regulasi Dokter Umum Boleh Lakukan Operasi Caesar, Ini Alasannya

Selain itu, risiko kematian ibu bisa terjadi karena respon tim bedah yang terlambat hingga ketersediaan darah yang terbatas. 

Beberapa kondisi di atas, kata Prof Budi harus diperbaiki.

"Jadi semua sektor. Kerja sama lintas sektoral kalau kita berbicara tentang itu. Dan seksil sesaria (operasi caesar) tidak menurunkan angka kematian ibu. Nah itu, saya kira itu,"imbuhnya. 

Ia pun menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus berhati-hati dalam membuat dan menerapkan kebijakan. 

Karena hal yang perlu diutamakan adalah keselamatan masyarakat,dan akses yang berkualitas sesuai kompetensi. 

Ia melanjutkan kalau di tahun 2010-an memang pernah ada dokter umum yang melakukan operasi caesar untuk menangani daerah terpencil. 

"Memang, kita pernah dulu, pada tahun 2010-an, Kemenkes membuat program namanya Dokter Umum Plus. Yaitu dokter umum ditambah pelatihan supaya bisa melakukan tindakan caesar emergency di daerah yang tidak ada kesehatan," paparnya. 

Program ini sempat dijalankan, tetapi kemudian dievaluasi dan akhirnya tidak dilanjutkan. 

Setelah pelatihan 6 bulan, dokter umum kembali ke daerah. Hanya saja tidak banyak kasus untuk praktik.

Solusi terbaik yang diambil adalah mendistribusikan dokter spesialis kebidanan ke seluruh wilayah Indonesia melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

"Karena (operasi) caesar mungkin dianggap terlalu beresiko untuk share kompetensi," tutupnya. 

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan