Kamis, 4 Juni 2026

Kasus Korupsi di BGN

BGN Diguncang Korupsi, Pimpian Diganti, Pakar Nilai Audit Total SPPG Mendesak Demi Kelangsungan MBG

Usai goncangan korupsi di tubuh BGN dinilai sudah seharusnya diikuti perbaikan sistem pengawasan, keamanan pangan, dan tata kelola MBG.

Tayang:

Menurut Dicky, berbagai kejadian keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG harus menjadi perhatian serius.

Kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa karena menyangkut keselamatan anak sekolah.

Ia mendorong audit berbasis risiko terhadap seluruh SPPG.

Evaluasi itu mencakup riwayat insiden keracunan, kapasitas produksi, kepatuhan prosedur operasional, hingga hasil inspeksi sanitasi.

Selain audit, ia juga mendorong investigasi epidemiologi nasional ketika muncul kejadian keracunan.

Investigasi itu dinilai penting untuk mengetahui sumber kontaminasi, rantai distribusi pangan, hingga aspek keamanan produksi makanan.

SPPG Bermasalah Perlu Dihentikan Sementara

PENGAWASAN SATUAN PELAYANAN — Suasana aktivitas di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi berkala guna menjamin kualitas dan standarisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PENGAWASAN SATUAN PELAYANAN — Suasana aktivitas di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi berkala guna menjamin kualitas dan standarisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (TribunJateng.com/Iqbal)

Menurut Dicky, fasilitas yang bermasalah sebaiknya tidak langsung melanjutkan operasional.

Ia menyarankan penghentian sementara sampai proses evaluasi dan sertifikasi ulang selesai dilakukan.

“Kasus keracunan makanan pada program MBG ini tidak boleh dipandang enteng tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa karena ini melibatkan populasi anak sekolah dalam jumlah besar,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan dashboard nasional keamanan pangan yang bisa diakses publik.

Dashboard tersebut diharapkan memuat jumlah kejadian keracunan, lokasi kasus, status investigasi, dan tindakan korektif yang sudah dilakukan.

Transparansi Tentukan  Kepercayaan Publik

Menurut Dicky, keterbukaan data menjadi bagian penting dalam tata kelola program nasional.

Sebab, program dengan anggaran besar membutuhkan pengawasan yang juga kuat.

Karena itu, evaluasi MBG ke depan dinilai tidak cukup hanya berbicara soal jumlah distribusi makanan.

Keamanan pangan, transparansi, dan kualitas tata kelola disebut akan menentukan keberhasilan program dalam jangka panjang.

Sesuai Minatmu
Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved