Tekan Laju Konversi Lahan Pertanian, Ini Kebijakan Kementan

Kementan mengupayakan menekan laju konversi lahan pertanian, dengan cara perencanaan dan pengendalian tata ruang, meningkatkan optimalisasi.

Tekan Laju Konversi Lahan Pertanian, Ini Kebijakan Kementan
Ist
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edhy 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengupayakan menekan laju konversi lahan pertanian. Caranya dengan melakukan perencanaan dan pengendalian tata ruang, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan serta meningkatkan Indeks Pertanaman, produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, upaya yang telah dilakukan oleh Kementan di antaranya melalui program kegiatan cetak sawah, optimasi lahan rawa, pengembangan jariangan irigasi pertanian, irigasi perpompaan, embung, mekanisasi pertanian, bantuan saprodi dan dukungan perlindungan usaha pertanian melalui asuransi. 

Baca: Kementan Khawatir Tak Dilibatkan dalam Revisi PP 109/2012 soal Produk Tembakau

Dari sisi regulasi, upaya yang dilakukan oleh Ditjen PSP diantaranya adalah dengan melaksanakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009  tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B) dan turunannya.

Dijelaskannya, salah satu amanat mendasar dari UU No 41 tahun 2009 adalah Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terdiri dari kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

"Penetapan Kawasan dilakukan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditetapkan dalam RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota," jelas Sarwo Edhy, Rabu (20/11).

Sedangkan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota dan/atau RDTR Kabupaten Kota.  

Melalui komitmen penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW dan/atau RDTR Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengendalikan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi peruntukan lainnya.

"Selain itu, Perda RTRW juga berfungsi sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan pemberian izin lokasi pembangunan skala besar. Sehingga terbentuk keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan pemanfaatan ruang," tuturnya.

Selanjutnya Kementan melakukan pengawalan penetapan LP2B dalam Perda RTRW melalui pemberian persetujuan substansi dalam PK RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota sesuai Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018.

"Disamping itu, juga dilakukan sosialiasi dan koordinasi baik di tingkat pusat dan di daerah  dengan instansi terkait dalam rangka upaya pengendalian lahan sawah," tambahnya.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved