Dorong Stabilisasi Harga Beras, Sekjen Kemendagri Ajak Pemda Dukung Program SPHP Bulog

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengimbau pemerintah daerah agar mendukung Perum Bulog dalam menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dukungan ini diharapkan mampu membuat upaya pengendalian harga beras di daerah lebih optimal.

Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, kenaikan harga beras di sejumlah daerah merupakan tantangan yang perlu diatasi semua pihak, termasuk Perum Bulog dan Pemda. Kerja keras multisektor perlu digalakkan agar harga beras dapat ditekan dan tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Bulog tidak bisa sendiri Bapak-Ibu sekalian yang hadir, narasumber. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini, bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun,” ujar Tomsi.

Tomsi mengingatkan, saat ini pemerintah telah menyediakan stok beras yang cukup bagi masyarakat. Hal itu perlu didukung dengan distribusi yang cepat dan optimal, lantaran kualitas beras kerap kali tidak bisa bertahan lama. Ia mengimbau Pemda untuk mengundang Bulog di daerah masing-masing agar pasokan beras dapat segera disalurkan kepada masyarakat.

Baca juga: Kemendagri Gelar Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 di Kendari

Dalam rapat itu, Tomsi juga mewanti-wanti daerah untuk mewaspadai kenaikan sejumlah harga komoditas, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam, hingga minyak goreng. Khusus mengenai minyak goreng, ia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengoptimalkan persediaan MinyaKita.

Menurutnya, jika ketersediaan minyak telah terpenuhi dengan baik, proses distribusinya akan dapat direalisasikan secara maksimal. Tomsi menyebut dirinya bersama para pihak terkait siap apabila diundang oleh Kemendag guna membahas kebijakan tersebut secara teknis.

“Sesuai dengan penyampaian Bapak Presiden kemarin bahwa kita sebagai negara terbesar yang memiliki kebun kelapa sawit, nah tinggal dimohon dari [Kementerian] Perdagangan untuk bisa membantu itu. Kami juga bersedia kalau diundang,” tandasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono; Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy; Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra; serta Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran. (*)

Baca juga: Mendagri: Kemendagri Berperan Penting Kawal Program Prioritas Nasional sebagai Poros Pemerintahan