Jumlah Pekerja Sawit Terus Bertambah, Menaker Tekankan Dialog Sosial untuk Keberlanjutan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjadi Keynote Speaker pada acara The 3rd IPOWU (International Palm Oil Workers United) International Meeting yang mengusung tema “Kerja Layal di Perkebunan Kelapa Sawit: Rantai Pasok, Kesetaraan Gender, dan Dampak Agrokimia” di Jakarta, Senin (9/9/2025). 

Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan kesejahteraan pekerja sawit. 

Baca juga: Kemnaker Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Productivity Specialist Guna Dorong Produktivitas Nasional

Menurut Yassierli, industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perkenomian Indonesia. Sektor ini berkontribusi besar terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan wilayah pedasaan. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah tenaga kerja yang terserap di industri sawit terus meningkat, dari 12,5 juta orang pada 2015 menjadi sekitar 16,5 juta orang pada 2024. Dari total tersebut, sebanyak 9,7 juta merupakan tenaga kerja langsung, yang terdiri atas 5,2 juta pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat dan 4,5 juta pekerja di perkebunan milik negara maupun swasta.

Sementara itu, sekitar 8 juta lainnya merupakan tenaga kerja tidak langsung yang bekerja di bidang pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) dan Minyak Sawit Mentah (CPO), penyedia pupuk, alat perkebunan, peralatan kantor, serta sektor lain yang terkait dengan perkebunan sawit.

Baca juga: Usai Periksa IMIP, Kemnaker Lanjutkan Pengawasan Kepatuhan Penggunaan TKA di PT WNI Morowali

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia menyebut dialog sosial yang harmonis dan konstruktif antara pengusaha dan pekerja sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak, berkelanjutan, serta mendorong kemajuan industri sawit.

"Kemnaker selalu mendukung upaya-upaya memperkuat hubungan bipartit di dunia kerja. Dialog sosial yang baik adalah fondasi utama untuk menciptakan dunia kerja yang lebih adil, berkelanjutan, dan produktif,” pungkas Yassierli.(*)

Baca juga: Kemnaker Tegaskan Transformasi Birokrasi, Komitmen Antikorupsi Diperkuat