Pendidikan GOTaufik Basari: TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 Masih Kontekstual untuk Demokrasi dan Berantas KKN
Ketua K3 MPR RI ,Taufik Basari mengingatkan bahwa TAP MPR No. 1 Tahun 2003 masih kontekstual untuk memperkuat demokrasi dan semangat reformasi.
Editor:
Content Writer
lihat foto
dok. MPR RI
PEDOMAN TAP MPR - Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., sedang menyampaikan paparannya dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/09/2025).
"Undang-undang kita hanya mengatur sebagian-sebagian, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tapi TAP MPR menginginkan pemberantasan KKN secara menyeluruh," katanya.
Martin mengusulkan agar MPR mengambil inisiatif mendorong pemerintah dan DPR untuk merumuskan undang-undang yang mengadopsi isi TAP MPR yang masih berlaku.
"Pimpinan MPR bisa menyampaikan kepada pemerintah dan DPR bahwa TAP-TAP ini belum dilaksanakan secara utuh. Jika nantinya sudah dituangkan dalam undang-undang, maka sesuai TAP Nomor I Tahun 2003, ketetapan itu bisa dinyatakan tidak berlaku lagi," pungkasnya.
Baca juga: Dilema Konstitusional dalam Penetapan PPHN: Tap MPR, UU atau Konvensi?
Baca Juga
| Aktivis Pena 98 Jakarta Tolak Nama Soeharto Dihapus Dalam TAP MPRÂ |
|
|---|
| Akhiri Masa Tugas di MPR, NasDem Sebut Konstitusi Harus Membumi |
|
|---|
| TAP MPR Nomor II/MPR/2001 Sudah Dicabut, Bamsoet Desak Segera Pulihkan Nama Baik Gus Dur |
|
|---|
| MPR RI Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan, Tutut dan Titiek Minta Bapaknya Dimaafkan |
|
|---|
| Kasus KKN Soeharto Dianggap Sudah Selesai Setelah Penghapusan Namanya dari TAP MPR RI |
|
|---|
![[FULL] Pidato Prabowo di Sidang PBB Banjir Tepuk Tangan, Serukan Solusi 2 Negara untuk Palestina](https://img.youtube.com/vi/DayzCLuyGwA/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.