Rahasia Satgas PRR Penuhi Target Nol Pengungsi di Tenda Jelang Idulfitri

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pemerintah punya target seluruh pengungsi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) tak lagi tinggal di tenda sebelum Idulfitri 2026. 

Upaya tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta penyaluran berbagai bantuan sosial lainya seperti dana tunggu hunian (DTH).

“Apapun kita berusaha kemarin rapat supaya sebelum lebaran target kita tidak ada lagi pengungsi di tenda,” ujar Tito saat meninjau huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dalam  agenda penyerahan bantuan kepada korban bencana alam hidrometeorologi, Jumat (6/3/2026).

Tito menjelaskan pemerintah terus mendorong percepatan pemindahan para pengungsi dari tenda menuju huntara atau skema bantuan DTH.

Ia menyebut jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini terus berkurang secara signifikan.

“Yang masih ada di tenda itu ada di Aceh dan Sumut. Terutama di Tapteng dan Tapsel. Sementara di Aceh ada di beberapa daerah dan di Sumbar nol. Semua tidak ada lagi yang ada di tenda. Semua di huntara atau dana tunggu hunian,” ujar Tito.

Baca juga: 6.525 Relawan Turun Tangan, Satgas PRR Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Berjalan

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini berkisar sekitar 6.000 orang.

Angka tersebut menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran 11.000 orang.

“Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian,” kata Tito.

Selain mempercepat pembangunan hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik bagi para penyintas selama masa transisi.

Baca juga: Satgas PRR Percepat Pemanfaatan Kayu Hanyutan untuk Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

Dalam waktu dekat, kebutuhan makan pengungsi masih akan ditanggung oleh BNPB sebelum skema bantuan sosial dari Kementerian Sosial berjalan penuh.

“Untuk masalah makanannya nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk atau jadup dari Kementerian Sosial,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meninjau langsung sejumlah model hunian sementara yang dibangun berbagai pihak.

Baca juga: Satgas PRR Terus Kebut Pembangunan Jembatan Perintis Untuk Pulihkan Konektivitas

Ia menjelaskan, huntara yang tersedia memiliki karakteristik berbeda, mulai dari yang dibangun oleh BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga hunian hasil kerja sama masyarakat dan organisasi relawan

“Di BNPB misalnya tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya sendiri. Sementara yang dibangun oleh Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tetapi dapur dan kamar mandinya komunal,” ujar Tito.

Dalam kunjungan ke Pidie Jaya, Tito juga didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, dan Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA.

Baca juga: Satgas PRR Laporkan 97 Persen SPBU di Wilayah Terdampak Bencana Sudah Beroperasi