92 Persen Huntara Selesai, Pembangunan Huntap Pascabencana Dipercepat

TRIBUNNEWS.COM – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menuntaskan pembangunan hunian sementara (huntara) di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Berdasarkan data per 4 Mei 2026, sebanyak 1.024 unit huntara di Sumatera Utara dan 830 unit di Sumatera Barat telah rampung sesuai target.

Sementara itu, pembangunan huntara di Provinsi Aceh yang menjadi wilayah dengan dampak bencana terbesar juga menunjukkan progres signifikan. Dari total rencana 18.380 unit, sebanyak 16.785 unit atau sekitar 91 persen telah selesai dibangun.

Secara keseluruhan, pembangunan huntara di tiga provinsi tersebut telah mencapai 18.639 unit dari total rencana 20.234 unit, atau sekitar 92 persen.

Pembangunan huntara ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan BNPB, Kementerian PUPR/PKP, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga berbagai organisasi kemanusiaan dan komunitas.

Baca juga: Pindah ke Huntara, Warga Lubuk Sidup Kembali Menata Harapan dan Kehidupan Pascabencana

Seiring rampungnya pembangunan huntara di sejumlah wilayah, Satgas PRR kini mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai bagian dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga awal Mei 2026, progres pembangunan huntap di tiga provinsi tercatat mencapai 4,2 persen. Dari total rencana 39.501 unit, sebanyak 1.661 unit masih dalam tahap pembangunan dan 248 unit telah selesai.

Di Aceh, pembangunan huntap direncanakan sebanyak 29.076 unit. Saat ini, 820 unit dalam proses pembangunan dan 104 unit telah selesai, atau sekitar 2,8 persen.

Sementara itu, di Sumatera Utara, dari total rencana 7.601 unit, sebanyak 407 unit dalam tahap pembangunan dan 120 unit telah selesai, atau setara 5,3 persen.

Adapun di Sumatera Barat, dari rencana 2.824 unit, pembangunan telah mencapai 434 unit dengan 24 unit selesai, atau sekitar 15,36 persen.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas utama setelah kebutuhan hunian sementara terpenuhi.

“Sekarang kita genjot huntap. Semua data kebutuhan huntap, termasuk untuk huntap komunal akan kita serahkan ke Kementerian PKP untuk dihitung kebutuhan anggaran, kemudian diajukan ke Menteri Keuangan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bentuk dukungan bagi para penyintas.

Hingga saat ini, DTH telah disalurkan kepada 19.228 penerima di tiga provinsi dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen.

Bantuan tersebut diberikan kepada penyintas yang memilih menyewa rumah atau tinggal sementara bersama keluarga, dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, atau total Rp1,8 juta.

Satgas PRR memastikan akan terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap agar para penyintas dapat segera menempati rumah yang aman, layak, dan bermartabat.

Baca juga: Tri Tito Karnavian Ajak Warga Huntara Aceh Utara Bangkit Lewat Bansos dan Senam