Mendagri Minta Daerah Percepat Realisasi Belanja APBD agar Ekonomi Bergerak

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Tito, belanja pemerintah menjadi instrumen utama dalam mendorong peredaran uang di masyarakat sekaligus menggerakkan sektor swasta.

“Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan daerah yang diikuti realisasi belanja yang juga tinggi. Dengan demikian, dana yang dimiliki pemerintah dapat segera beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil mengelola keuangan daerah secara optimal.

Salah satunya Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.

Sebaliknya, ia menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang mampu mencatatkan pendapatan tinggi, namun tidak diikuti realisasi belanja yang optimal.

Akibatnya, dana APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap di bank sehingga perputaran uang di masyarakat menjadi kurang optimal.

“Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” katanya.

Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, Tito mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang mencapai 7,89 persen secara year-on-year.

Angka tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,39 persen pada triwulan IV 2025.

Selain itu, tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2026 juga tercatat terkendali di angka 3,54 persen secara year-on-year.

“Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya juga cukup baik,” pungkasnya.

Baca juga: Dalih Bupati Pekalongan Fadia Tak Paham Hukum karena Dulu Pedangdut, Ini Kata KPK-Kemendagri