Soal Deklarasi Cawapres Pendamping Anies Baswedan, NasDem: Semakin Cepat Semakin Bagus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya angkat bicara soal deklarasi calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024.

Willy Aditya mengatakan, deklarasi bersama Partai Demokrat dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) akan sangat bagus jika dilakukan lebih cepat.

Terlebih, hal tersebut juga akan memberikan kepastian kepada masyarakat perihal majunya Anies Baswedan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Poin NasDem satu, terkait dengan deklarasi bersama sangat bagus. Semakin cepat semakin memberikan kepastian kepada publik terhadap pencapresan mas Anies," kata Willy, kepada Tribunnews.com, Kamis (12/1/2023).

Kemudian, dalam mengumumkan cawapres dari koalisi tiga partai itu, Willy menuturkan, politiknya harus memiliki element of surprise.

"Jangan kemudian dibuka semua di depan. Ada waktu untuk menciptakan, step pertamanya itu 'why not the best'. Step keduanya itu pak Surya berpesan 'best of the best' karena itu dwitunggal yang akan menjadi pemimpin kita," ucap Willy.

Sementara itu, perihal siapa sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan. Kata Willy, hal itu diserahkan kepasa Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Maka kemudian saat menentukan cawapres siapa ya kami menyerahkan kepada mas Anies, dengan kriteria yang sudah dibangun dengan mekanisme masing-masing partai memiliki preferensi," kata Willy.

Baca juga: PKS Nilai Wajar jika Demokrat Ingin AHY Jadi Cawapres Anies: Kami pun Ajukan Kang Aher

Ia juga mengatakan, NasDem tidak menutup diskusi jika Demokrat atau PKS memiliki sosok cawapres pilihannya masing-masing.

"Untuk memajukan kandidatnya moggo-monggo saja, tapi at the end harus rembuk," jelasnya.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipasangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Coat-tail effect atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI-2.

"Ketika AHY yang jadi cawapres secara otomatis yang akan mendapatkan efek ekor jas paling besar ya Demokrat. Nasdem dan PKS akan dirugikan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Sebaliknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS.

Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana Koalisi Perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral.

"Memang variabel cawapres dalam Koalisi Perubahan ini akan menjadi faktor penentu apakah koalisi ini akan jadi atau tidak," ujar Yunarto.

Baca juga: PKS: Langkah yang Sehat Bila PDIP Segera Umumkan Capres

Namun, menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY.

Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang mercy itu hengkang dari rencana koalisi.

"Kita tahu karakter dari Partai Demokrat yang sangat terpusat pada nama Yudhoyono. Sepertinya memang harga mati ada nama AHY, yang menurut saya memang akan menjadi variabel penentu," kata dia.

Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan.

Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDI-P disebut mampu mengubah peta politik Pemilu 2024.

"Mereka juga menurut saya sekaligus ingin membaca peta dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan karena itu akan mengubah peta konstelasi," kata Yunarto.

Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar.

"Koalisi itu masih sangat mungkin berubah sampai hari H pendaftaran di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tutur dia.

Baca juga: Demokrat Ingin AHY Cawapres Anies, NasDem: Memaksakan Kehendak

Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi.

Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Belakangan, ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023.

Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapam bakal capres dan cawapres. Gelagat serupa juga ditunjukkan oleh PKS.

Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, penentuan cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru.

“Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding, (sehingga) prinsip play to win itu terpenuhi, kan dalam salah satu kriteria yang kita sepakati itu adalah cawapres memiliki variabel pemenangan,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/1/2023).