Penjelasan PKS dan Demokrat Rela Cawapres Ditentukan Anies Baswedan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat akhirnya membebaskan Anies Baswedan memilih calon wakil presidennya (cawapres) di 2024.

Dua partai politik (parpol) bagian dari penjajakan Koalisi Perubahan ini sebelumnya sempat mendorong kadernya menjadi cawapres Anies.

PKS saat itu mendorong kadernya, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Sementara Partai Demokrat adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Usulan AHY menjadi cawapres Anies sempat dipersoalkan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.

Bahkan, Ali mengatakan rencana Koalisi Perubahan akan bubar bila ada yang memaksakan kehendak.

Menurut Ali, usulan Partai Demokrat agar AHY menjadi cawapres Anies terkesan memaksakan kehendak lantaran di internal rencana Koalisi Perubahan belum menyepakatinya.

"Kalaupun demikian (Demokrat ingin AHY cawapres Anies) berarti memaksakan kehendak, karena kita belum menyepakati itu," kata Ali saat dihubungi, Rabu (11/1/2023).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyebut rencana Koalisi Perubahan sulit terwujud apabila PKS, NasDem, dan Demokrat masing-masing mengusulkan cawapres.

"Artinya ada 3 cawapres dalam kontestasi ini. Kalau demikian akan sulit diwujudkan koalisi tersebut," ujar Ali.

Baca juga: Demokrat Sebut Dukungan ke Anies Baswedan Jadi Capres Patahkan Upaya Penggembosan Koalisi Perubahan

Ali menegaskan rencana Koalisi Perubahan harus dibangun dengan prinsip kesetaraan, tanpa membeda-bedakan.

Ia menuturkan Partai NasDem sendiri telah menyerahkan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya.

"Dari NasDem sejak awal menyerahkan ke Anies," ungkapnya.

Pernyataan Ali pun sempat direspons Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Ia menepis pernyataan Ali soal Partai Demokrat memaksakan agar AHY cawapres Anies.