Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies, Gerindra: Tak Mengikat Secara Hukum, Tapi soal Moral

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, membenarkan Ketua Umum, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan memiliki perjanjian politik terkait Pilpres. 

Andre mengatakan, perjanjian itu ditandatangani di atas materai oleh tiga pihak.   

Yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno.

"Kami sampaikan, perjanjian itu ada, termasuk yang disampaikan Bang Sandi waktu keluar dari Istana bahwa perjanjian itu." 

"Bang Sandi merasa itu masih berlaku sampai sekarang," kata Andre dikutip dari YouTube KompasTv, Rabu (1/2/2023).

Andre menuturkan, perjanjian tersebut tak mengikat secara hukum, tetapi mengikat secara moral dan etika.

Baca juga: Anies Baswedan Sudah Kantongi Tiket Capres 2024, Golkar hingga Pengamat Beri Tanggapan

"Ini perjanjian yang mungkin tidak mengikat secara hukum, karena perjanjian ini antara tiga orang dan ditandatangani di atas materai, tapi mungkin saja ini mengikat secara moral dan etika." 

"Kembali soal etika dan moral seorang pemimpin apakah bisa dipegang kata-katanya atau tidak, biarlah itu masyarakat yang menilai," ujarnya. 

Meski demikian, Andre menegaskan Gerindra tak suka mengungkit-ungkit masa lalu.

Hal tersebut juga senada dengan pesan yang disampaikan Prabowo Subianto kepada para kadernya.

"Kami dari Partai Gerindra tidak mau mengungkit-ungkit hal yang lalu."

"Karena Pak Prabowo sudah menyampaikan pada kami, tidak usah kita ungkit-ungkit jasa masa lalu," tuturnya.

Andre menyebut, partainya saat ini hanya fokus pada untuk memenangkan Prabowo sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.

"Fokus kami sekarang bagaiamana kami memenangkan Prabowo," ucapnya. 

Diungkap Sandiaga Uno