PSI Bakal Koalisi dengan Parpol Pendukung Ganjar Pranowo di 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan partainya akan berkoalisi dengan partai politik (parpol) pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Sebab, Grace menyebut jika PSI telah mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan Yenny Wahid sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

"Intinya (PSI) siap berkoalisi dengan pilihan presidennya sama," kata Grace di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Grace menegaskan PSI bertekad untuk mengusung pasangan Ganjar-Yenny di Pilpres 2024 mendatang.

"PSI kan capresnya sesuai dengan rembuk rakyat kami buat (Ganjar dan Yenny). Nah kita sama-sama mau mengusung beliau berdua ini, kita siap untuk berkoalisi," ujarnya.

Namun, dia menjelaskan jika saat ini semuanya masih sangat cair dinamika koalisi menjelang 2024.

"Ini kan situasi lagi cair ya, yang pasti kami masih terus komunikasi kok, mainnya tidak publik sih, terus komunikasi," ungkapnya.

Grace juga memastikan jika PSI tak akan berkoalisi dengan partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Baca juga: Politik Identitas Jadi Alasan PSI Tutup Pintu Gabung Koalisi Usung Anies Baswedan

Anies merupakan bakal calon presiden (bacapres) yang telah dideklarasikan Koalisi Perubahan, yakni NasDem, Demokrat, dan PKS.

"Kalau itu (gabung ke Koalisi Perubahan) pasti tidak sih, meskipun dunia runtuh kita tidak, Koalisi Perubahan enggak bakal masuk? Enggak mungkin," ungkapnya.

Grace menegaskan PSI tak memiliki masalah secara personal dengan Anies, namun pihaknya menyinggung politisasi identitas yang dinilainya bisa menyebabkan masyarakat saling gontok-gontokan.

"Jangan mempolitisasi agama, jangan memainkan politik identitas, karena rusak kita, masyarakat kita banyak yang belum terdidik, akhirnya mereka baper, Pemilu udah lewat masih saja gontok-gontokan di bawah," ujarnya.

Menurutnya, politik indentitas dapat menyebabkan kualitas demokrasi rendah, akhirnya memilih orang berdasarkan agama dan suku.

"Programnya apa kita enggak tahu," tegas mantan Ketua Umum PSI ini.