Berkaca pada Pemilu 2019, Perludem Ingatkan Soal Antisipasi Serangan Siber di 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan antisipasi yang harus dilakukan pada Pemilu Serentak 2024 dari pengalaman Pemilu 2019 adalah antisipasi terhadap serangan siber.

Pasalnya sebagaimana diketahui, dua lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu banyak menggunakan teknologi digital dalam memudahkan setiap tahapan.

"Pelajaran dari 2019 adalah antisipasi pada serangan siber. Karena KPU banyak sekali menggunakan teknologi, Bawaslu juga demikian," kata Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini dalam Seminar Nasional Dies Natalis ke-67 IPDN Tahun 2023, pada Selasa (14/3/2023).

Kesehatan dan keamanan digital itu dipandang perlu diantisipasi sebaik mungkin agar tidak memicu munculnya aspek politis berikutnya.

"Kalau ini tidak diantisipasi dengan kesehatan dan keamanan digital ini bisa memicu aspek politis berikutnya," ungkap dia.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbesar di dunia. Menurutnya hal ini bisa menjadi modal atau pisau bermata dua.

Potensi ancaman menguatnya hoaks dan disinformasi pada Pemilu Serentak 2024 masih sangat mungkin terjadi.

Terlebih berdasarkan pengalaman beberapa pemilu di dunia, ternyata terdapat pabrik hoaks yang sengaja didirikan dan dikapitalisasi guna memenuhi kepentingan politik pragmatis.

Atas hal ini, literasi digital diperlukan khususnya bagi para pemilih muda. Mengingat, pemilih muda pada Pemilu 2024 jumlahnya lebih dari 50 persen dari 204 juta pemilih Indonesia, di mana 15 persen diantara pemilih muda tersebut berusia 17-23 tahun.

Baca juga: Perludem: Isu Spekulatif Kecoh Perhatian Publik Atas Tahapan Pemilu dan Gagasan Para Tokoh Politik

Sehingga kolaborasi dan sinergitas dalam hal literasi perlu dilakukan untuk mengasah daya kritis pemilih demi peta jalan jangka panjang bagi Indonesia.

"Demokrasi digital perlu dikelola baik agar konstruktif bagi tata kelola Pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas," kata Titi.