Analisis Pengamat Soal Piagam Koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS: Peluang AHY Dampingi Anies Melemah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai penandatanganan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dari NasDem, Demokrat, dan PKS kukuhkan tiga hal.

Pertama terkukuhkannya Partai Demokrat dalam koalisi yang menetapkan Anies sebagai capres.

"Artinya, Partai Demokrat sudah sulit keluar dari koalisi ini, seturut dengan piagam ini ditetapkan," kata Ray Rangkuti dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (26/3/2023).

Kedua, dengan piagam tersebut memberi peluang lebih besar bagi Anies Baswedan untuk mencari dan menetapkan cawapres pendampingnya.

Dalam bahasa lain, peluang dan posisi AHY melemah dan punya potensi besar tidak akan mendapingi Anies Baswedan sebagai cawapres.

Baca juga: Mahfud MD Klaim Tidak Ada Niatan Pemerintah Menunda-nunda Pemilu

"Ketiga meningkatnya peluang Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres di koalisi ini. Dan dengan sendirinya meningalkan AHY sebagai calon pendamping Anies dalam Pilpres 2024 yang akan datang," katanya.

Sebagai informasi, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yakni NasDem, Demokrat, dan PKS telah menandatangani piagam koalisi.

Baca juga: PKS Buka Peluang Partai Lain Gabung di Koalisi Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Perwakilan Anies di tim kecil rencana Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan dengan teken MoU itu artinya ketiga partai itu memutuskan mendukung Anies.

"Telah ditandatanganinya piagam Koalisi Perubahan. Intinya adalah dengan piagam itu maka secara formal, kolektif, ketiga partai telah memutuskan secara bulat mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024," kata Sudirman saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Koalisi Perubahan Resmi Usung Anies Baswedan, Nasdem, PKS, dan Demokrat Teken Piagam, Ini Isinya

Sudirman mengatakan piagam Koalisi Perubahan tersebut telah ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Piagam ini secara berturut-turut telah ditandatangani Paloh, AHY, dan dilengkapi oleh pimpinan PKS Ahmad Syaikhu," ujarnya.