NasDem Tidak Khawatir Muncul Koalisi Besar di Pilpres 2024

Namun, dia menambahkan semua partai politik (parpol) memiliki hak entah itu menggabungkan koalisi.

"Tetapi kan itu menjadi hak partai-partai untuk bisa menggabungkan diri dalam koalisi," ucap Herman.

PKB Anggap Rumit

Sementara, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul menilai wacana koalisi koalisi besar untuk Pilpres 2024 lebih rumit.

Menurut Jazilul, kerumitan terletak pada penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) seperti di semua koalisi saat ini.

"Jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu, bukannya lebih rumit lagi? Apakah nanti terkait pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar, pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Dia mencotohkan seperti koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB kesulitan dalam memutuskan capres-cawapres.

"Orang kami berdua saja kesulitan memutuskan, apalagi berlima," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Namun, Jazilul menyebut pihaknya menunggu arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait wacana koalisi besar ini.

"Namun pengalaman yang berjalan, kerumitannya justru bagaimana menyusun format koalisinya, menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dan juga portofolio yang akan dibuat," ungkapnya.

Dia menambahkan wacana koalisi besar tersebut baru dibicarakan pada tingkatan elite.

Di sisi lain, Jazilul menjelaskan PKB belum mengkonfirmasi kepada cabang-cabang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) termasuk kiai dan ulama untuk menyetujui wacana tersebut.

"Menurut saya masih banyak langkah, masih tahapan yang harus ditempuh sehingga koalisi besar itu terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).