Partai Buruh Tolak Gagasan Koalisi Besar di Pilpres 2024 karena akan Mencederai Demokrasi

Laporan Wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh menolak gagasan atau ide Koalisi Besar di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ide Koalisi Besar akan mencederai demokrasi yang sehat dan bersih.

"Partai Buruh menolak gagasan atau ide Koalisi Besar dalam mengusung capres dan cawapres," kata Said Iqbal, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/4/2023).

"Ide Koalisi Besar akan mencederai demokrasi yang sehat dan bersih, karena akan cenderung membatasi jumlah capres-cawapres," sambungnya.

Baca juga: PAN Ungkap Pertemuan Zulhas-Prabowo Mulai Mengarah Pembentukan Koalisi Kebangsaan

Menurut Said, partai politik (parpol) yang membuat Koalisi Besar tidak pernah bertanya pada konstituennya terkait sosok capres-cawapres yang akan mereka usung.

"Mereka dengan arogan mengatasnamakan rakyat sebagai penentu siapa yang akan menjadi capres dan cawapres," ucap Said.

Lebih lanjut, Said mengatakan, Koalisi Besar pada akhirnya hanya akan melahirkan dua pasang capres.

Hal ini sekaligus menyempurnakan Presidential Threshold 20 persen yang membatasi jumlah capres-cawapres.

Sehingga menurutnya, Koalisi Besar diduga mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikepalai oleh parpol.

"Partai Buruh menolak dibangunnya istilah Koalisi Besar untuk menggenapkan Presidential Threshold 20 persen yang sudah ada," kata Presiden partai berwarna oranye itu.

"Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui Koalisi Besar dan Presidential Threshold 20 persen," ungkapnya.

Baca juga: Ketua Umum PAN: Koalisi Kebangsaan di Bawah Komando Pak Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

"Cocok," kata Jokowi.

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para ketua umum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

"Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja," katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024.

Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para ketua umum partai.

"Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai," katanya.