Partai Buruh Gelar Rakernas Bahas Soal Capres 2024, Nama Ganjar Pranowo Paling Banyak Diusulkan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh disebut telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) terkait pemilihan calon presiden (Capres) untuk Pemilu 2024.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, bahwa dalam Rakernas itu telah memunculkan empat nama Capres yang telah disepakati seluruh anggota Partai Buruh yang ada di Indonesia.

Dijelaskan Said Iqbal, munculnya empat nama tersebut setelah pihaknya melakukan dialog panjang dalam proses Rakernas yang diikuti organisasi serikat buruh dan kelas pekerja lainnya.

"Akhirnya Rakernas menyimpulkan empat nama Capres dan empat nama Cawapres. Ada Ganjar Pranowo yang paling banyak diusulkan oleh anggota provinsi dan kabupaten kota, ada nama Said Iqbal, ada nama Anies Baswedan, ada nama Najwa Shihab," ujar Iqbal dalam konferensi pers daring, Kamis (27/4/2023).

Sementara untuk calon wakil presiden (Cawapres) Iqbal, nama dirinya juga masuk dalam kandidat Cawapres yang dihasilkan dalam proses Rakernas tersebut serta nama Ketua Kadin Arsyad Rasyid, Menkopolhukam Mahfud MD dan Najwa Shihab.

Baca juga: PDIP Beri Kisi-kisi Kriteria Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Akan tetapi, nama-nama yang muncul dalam Rakernas itu belum tahap final.

"Nanti hasil Rakernas akan dibawa namanya konvensi partai Capres Cawapres sekitar bulan Juni Juli. Nantinya hasil konvensi itu akan dibawa lagi ke rapat presidium Partai Buruh yang dimana ada 11 organisasi," jelasnya.

Sebelumnya Partai Buruh sudah memastikan akan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (capres) yang kelak ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Namun Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin menegaskan dukungan itu tidak dilakukan dalam format koalisi partai politik.

Baca juga: Pencapresan Ganjar Pranowo oleh PPP Jadi Perjalanan Akhir KIB, Pengamat: Sudah Selesai, Wassalam

Setidaknya ada dua alasan yang mendasari dukungan Partai Buruh nantinya tidak dilakukan melalui model koalisi.

Pertama, alasan politik. Program prioritas Partai Buruh, satu di antaranya adalah mencabut undang-undang tentang cipta kerja.

Konsekuensinya Partai Buruh mengambil posisi berseberangan dengan partai-partai politik pendukung omnibus law.

Baca juga: Pencapresan Ganjar Pranowo oleh PPP Jadi Perjalanan Akhir KIB, Pengamat: Sudah Selesai, Wassalam

“Nah, oleh karena aturan Presidential Threshold (Pres-T) ternyata memberi kesempatan lebih besar kepada parpol pendukung omnibus law dalam menentukan pasangan capres-cawapres yang akan berkompetisi, maka kami menghindari berkoalisi dengan parpol-parpol yang telah menyakiti hati rakyat kecil tersebut,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (26/4/2023).

Kedua, adalah alasan hukum.