Sederet Reaksi soal Pertemuan Jokowi dan 6 Ketum Parpol: Sinyal Usung Prabowo Capres Koalisi Besar

TRIBUNNEWS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Ketua Umum partai politik (parpol) pendukung pemerintahan ke Istana Kepresidenan pada Selasa (2/5/2023) malam.

Namun, tak terlihat Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dalam pertemuan tersebut.

Hanya enam ketum parpol yang menghadiri pertemuan bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, yaitu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; dan Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

Terkait pertemuan enam Ketum parpol dan Jokowi tersebut, sejumlah pihak memberikan pendapatnya.

Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini reaksi pengamat dan Demokrat soal pertemuan Jokowi dan enam Ketum parpol pendukung pemerintah:

Sinyal Prabowo Capres Koalisi Besar

Baca juga: Panas Dingin Hubungan NasDem-Jokowi, 2 Kali Surya Paloh Tak Diundang Pertemuan Koalisi Pemerintah

Pengamat politik, Ujang Komaruddin, berpendapat pertemuan enam Ketum Parpol pendukung pemerintah bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, menjadi sinyal kuat Prabowo akan diusung sebagai capres Koalisi besar.

Hal ini, kata Ujang, terlihat dari raut wajah para Ketum Parpol yang tampak bahagia usai pertemuan.

“Kelihatannya bisa saja membentuk koalisi besar dan saya melihat dan mengamati sinyal koalisi besar itu capresnya Prabowo,” kata Ujang saat dihubungi, Selasa malam.

“Ketum-ketum parpol itu terlihat happy saya lihat malam ini, dan nampaknya koalisi besar itu bakal terbentuk."

"Kita lihat ke depan, apakah besok akan ada hasil pasti dari pertemuan malam ini di istana,” imbuhnya.

Demokrat Layangkan Kritik

Demokrat mengkritik pertemuan enam Ketum Parpol pendukung pemerintah bersama Jokowi di Istana Kepresidenan.

Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai Istana Kepresidenan bukan tempat untuk kepentingan golongan.

Menurut Herzaky, Istana Kepresidenan seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu," ujarnya ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (3/5/2023).

Bukan hanya soal pertemuan itu, Herzaky juga turut mengkritik Jokowi yang dinilainya terlalu sering masuk ranah politik praktis.

Padahal, kata Herzaky, Jokowi saat ini masih menjabat sebagai presiden dan memiliki tanggung jawab pada masyarakat, juga negara.

Ia pun mendesak pada Jokowi supaya fokus pada tugasnya sebagai pemimpin negara.

Baca juga: Tak Diundang Pertemuan, NasDem Klaim Hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi Baik-baik Saja

"Sangat disayangkan kalau makin menjelang akhir masa jabatannya, Presiden kalau malah sibuk masuk ke ranah politik praktis, dukung-mendukung, apalagi intervensi proses koalisi atau kerja sama antar parpol dalam Pilpres 2024," urainya.

"Presiden seharusnya fokus memberikan karya terbaik, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara."

"Menjaga ruang demokrasi kita agar benar-benar memberikan kesempatan yang sama untuk semua," sambungnya.

Kritik juga datang dari Ketua Bappilu DPP Demokrat, Andi Arief.

Andi menilai sikap Jokowi mengumpulkan Ketum Parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, tidak etis.

Ia mengatakan, Istana Kepresidenan seharusnya menjadi tempat bagi Presiden memimpin anak buahnya, bukan mengumpulkan pimpinan parpol.

"Menurut saya enggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat," kata Andi Arief saat dihubungi, Rabu.

"Ya tempat-tempat itu melambangkan kerja sebetulnya. Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan parpol itu kan bukan bawahannya," lanjutnya.

Meski tidak ada aturan tertulis yang melarang Presiden melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan bersama pemimpin parpol, Andi tetap menilai apa yang dilakukan Jokowi kurang pas.

Andi Arief menyarankan Jokowi supaya tak lagi menggunakan fasilitas negara jika mengumpulkan Ketum Parpol.

"Kalau mau kongkow-kongkow ya silakan di rumah di tempat mana gitu tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan aja. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek," ungkapnya.

"Enggak cocok kalau di istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu," katanya.

Beri Arahan Membentuk Koalisi Besar

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menganggap langkah Jokowi mengumpulkan Ketum Parpol pendukung pemerintahan, kecuali NasDem, dalam rangka mendorong terbentuknya Koalisi Besar untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Relawan Jokowi yakin Presiden Segera Lakukan Reshuffle

Meski demikian, ia menilai pembahasan bacapres dan bacawapres masih panjang perjalanannya.

Lantaran, PDIP, Gerindra, dan Golkar sudah menetapkan capresnya masing-masing.

"Secara substantif sebagai kode bahwa arahan membangun koalisi besar masih terus diperjuangkan demi memastikan kemenangan 2024," kata Agung kepada Tribunnews.com, Rabu.

"Menimbang masing-masing motor poros koalisi baik PDIP, Gerindra, dan Golkar masih berdiri mandiri agar bisa mengusung jagoannya masing-masing," bebernya.

Apabila Koalisi Besar tidak terbentuk, ujar Agung, maka capres dan cawapres dari pemerintahan saat ini sangatlah penting yang berkomitmen melanjutkan program atau kebijakan sekarang.

"Sehingga pertemuan tadi malam bagian dari penguatan komitmen bersama di antara 6 ketum partai koalisi pemerintah saat ini," tukasnya.

Prabowo dan Airlangga Sebut Pertemuan Bareng Jokowi Tak Bahas Politik

Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengungkapkan Jokowi tak membahas politik secara spesifik dalam pertemuan bersama Ketum parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Selasa malam.

"Secara praktis tidak," kata Prabowo usai pertemuan, Selasa.

Ia mengatakan Jokowi hanya menitip pesan pada para pimpinan parpol agar rukun demi kepentingan negara.

Selain itu, ujar Prabowo, pertemuan bersama Jokowi turut membahas soal perkembangan ekonomi dunia saat ini.

"Titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak demi kepentingan negara, intinya itu," jelas Prabowo.

Baca juga: Kata Airlangga, Prabowo dan Mardiono Soal Ketidakhadiran NasDem Bertemu Jokowi di Istana

"Kami membahas perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, soal pertemuan bersama Jokowi.

Ia mengatakan tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut.

"Tadi tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga telah sering disampaikan oleh bapak presiden," ujarnya, Selasa.

Airlangga mengatakan pertemuan enam Ketum Parpol bersama Jokowi hanya membahas soal pencapaian pembangunan dan tantangan di masa depan.

"Dibahas capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan, nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Yohanes Liestyo/Fersianus Waku)