Anies Baswedan dan Partai Koalisi Perubahan Bereaksi Soroti Cawe-cawe Jokowi, Ungkap Kekhawatiran

Herzaky melanjutkan masih banyak pekerjaan rumah yang menanti Presiden Jokowi.

"Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY," sambungnya.

Kemudian dikatakannya hal itu ditambah dengan biaya hidup tinggi dan harga-harga bahan pokok terus melonjak.

"Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya. Beliau fokus melakukan tugas dan tanggung jawabnya saja, masih keteteran dan kinerjanya terbilang jelek," tegasnya.

Herzaky melanjutkan apalagi kalau pakai cawe-cawe, berupaya melakukan hal-hal di luar tugas dan tanggung jawabnya.

"Untuk kepemimpinan nasional, ada batasan-batasan yang seharusnya tidak dilanggar oleh presiden. Beliau tugasnya memastikan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur dan adil, tanpa intervensi, intimidasi, dan kecurangan. Inilah legacy yang seharusnya beliau tinggalkan," kata Herzaky.

Menurut Herzaky hal itu agar Presiden Jokowi bisa dikenang baik sebagaimana Presiden Megawati di 2004 dan Presiden SBY di 2009 serta 2014.

"Yang sukses melaksanakan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil. Bukan memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024," jelasnya.

Herzaky menegaskan bahwa pilpres itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang presiden. Punya aspirasi boleh, tapi tak seharusnya cawe-cawe.

"Kalau beliau menyampaikan patut cawe-cawe, jangan salahkan jika publik menilai tak heran kalau beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024," katanya.

Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan seharusnya Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi dan harus netral dalam kontestasi pilpres.

"Ini kekhawatiran semua orang, kaum intelektual dan sebagainya yang berpikir tentang moral politik yang baik, moral politik kekuasaan yang baik sekali lagi seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak apa istilahnya harus netral," kata Sugeng di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023) sore.

Sugeng menuturkan bahwa konstitusi negara juga telah mengamanatkan agar presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negaea harus netral.

Sebab, keputusan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan domain partai politik.

Karena itu, Sugeng pun mengharapkan pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe tidak dalam rangka penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk mendukung salah satu capres.

"Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, kita sudah bagus kok ini demokrasi berjalan, demokrasi konstitusional sekaligus demokrasi substansial, bukan semata-mata demokrasi prosedural," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Iqbal juga ikut merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe di Pilpres 2024.

Menurut Iqbal sikap Jokowi tersebut bukan sikap presiden negarawan.

"Sikap Presiden Jokowi bukan sikap presiden yang negarawan," kata Iqbal dihubungi Selasa (30/5/2023).

Iqbal melanjutkan harusnya Jokowi tidak perlu khawatir, karena calon-calon presiden yang ada secara pendidikan dan pengalaman lebih baik dari Presiden Jokowi.

"Apalagi Anies Baswedan yang juga alumni UGM, ahli ekonomi dan seorang pendidik," tegasnya.

Menurut Iqbal seharusnya seorang presiden memiliki sikap negarawan menjadi pengayom semua calon presiden.

"Etikanya seorang presiden adalah negarawan, menjadi pengayom semua calon, tanpa membedakan dari partai mana, apalagi kandidat yang ada pernah membantunya dalam kabinet," katanya.

Respons PDIP, Golkar, Gerindra

Sementara itu, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan Presiden Jokowi memang tidak melanggar jika cawe-cawe di Pilpres.

Namun, dia meminta Jokowi tidak berlebihan dan menghormati keberadaban dan kesantunan.

"Cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawenya yang sesuai dan keadaban yang ada. Keberadaban yang ada kesantunan yang ada kepatutan," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Bambang menghormati Presiden Jokowi telah terbuka menyatakan akan ikut campur dalam Pilpres.

Namun, Jokowi juga harus terbuka terkait cawe-cawe yang dimaksudkannya tersebut.

"Tapi ikut campur nanti clear toh ikut campurnya kaya apa iya toh? kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres cawapres itu kan urusan partai. Tapi Pak Jokowi kan punya pasukan yang musra mungkin mau diarahkan kemana musranya itu kan Pak Presiden," jelas Bambang.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani meminta semua pihak agar tak terlalu khawatir berlebihan terkait cawe-cawe Presiden Jokowi.

"Hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimanapun kita itu negara hukum," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Arsul menilai pernyataan Jokowi yang mengakui cawe-cawe Pemilu 2024 adalah guna memastikan Pemilu berlangsung sesuai jadwal.

"Kalau saya memahami yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam konteks memastikan bahwa Pemilu itu akan berlangsung on schedule on time dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya," ujarnya.

Hanya saja, dia tak memungkiri jika istilah cawe-cawe tersebut bakal ditafsirkan seolah-olah ada intervensi kekuasaan dalam proses Pemilu 2024.

"Namun memang istilah cawe-cawe itu kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses Pemilu," ucap Arsul.

Namun, Arsul meminta masyarakat tak khawatir lantaran Indonesia memiliki aturan hukum.

"Ada aturan sepanjang sesuatu itu nabrak aturan harus dikoreksi tetapi kalau enggak nabrak aturan jangan juga kemudian dibilang sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Ia mengatakan pihaknya tak bermasalah Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara semua orang harus ikut terlibat menurut saya konteks cawe-cawe itu terlibat, untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Doli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Apalagi, kata dia, selama dua periode menjabat sebagai presiden, Jokowi sudah banyak membuat program yang belum dituntaskan.

"Tentu Pak Jokowi punya kepentingan untuk penerus ke presiden berikutnya itu melanjutkan hal-hal baik yang belum tuntas gitu. Saya kira konteks cawe- dalam konteks itu menurut saya enggak ada masalah," ujar Doli.

Dia juga berpendapat bahwa cawe-cawe adalah semua masyarakat ikut terlibat dalam proses Pemilu.

"Semua orang harus terlibat termasuk Pak Presiden, apalagi dia dua periode," ungkapnya.

Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, sudah sewajarnya Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Sebab, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kepentingan agar program-programnya bisa dilanjutkan pemimpin selanjutnya.

"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen.

Lebih lanjut, kata dia, Presiden Jokowi memiliki aspirasi dan hak politik untuk turut campur dalam Pilpres.

Ia mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar Jokowi.

"Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi, tapi harus disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan. Misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan dan sebagainya," jelasnya.

Nantinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang akan mengawasi jika Presiden Jokowi dianggap melanggar.

"Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Aturan ada, institusi penegakkan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita bangsa yang besar," tukasnya.

(Tribunnews.com/ taufik/ igman/ fersin/ rahmat/ reza deni)