Dua Menteri Jokowi Ogah Jadi Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo Maupun Anies Baswedan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menolak menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan.

Kedua menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Basuki masuk dalam radar PDIP menjadi cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diminta PKS dampingi Anies Baswedan dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: PDIP Yakin Ganjar Pranowo Menang Satu Putaran dalam Pilpres 2024

“Saya ini birokrat. Jadi saya juga udah mau 70 umur saya tahun depan. Saya nggak ngerti itu,” ucapnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2024).

Basuki menilai dirinya masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo.

“Kerja saja, tetap,” singkat Basuki.

Ia mengaku tidak ada komunikasi dengan PDIP terkait pernyataan yang dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Nggak ada, gak ada. kalau itu merupakan apresiasi wacana saya kira ya udah. Tapi gak ada komunikasi sama sekali,” tuturnya.

Menurutnya, apabila tawaran itu benar adanya, Basuki memastikan akan menolak.

“Saya lebih baik yang lain, lebih baik bapak-bapak ini (anggota DPR Komisi V),” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Basuki Hadimuljono masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Hasto sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal nama-nama yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar.

"Nama-nama yang disampaikan Mbak Puan kemarin betul. Bahkan, muncul juga nama Pak Basuki Menteri PUPR," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Menurut Hasto, hal tersebut seiring dengan pembangunan di daerah-daerah seperti Aceh, Papua, Sumatera, Palembang hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) berkat kebijakan Basuki.

"Karena beliau, ada dari daerah-daerah Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera, Palembang mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur, kemudian NTT mengalami kemajuan," ujarnya.