Cak Imin Tak Boleh Bicara Pilpres dan Bertemu dengan Ketua Umum Parpol Lain: Istilahnya Dipingit

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mulai kemarin tidak dibolehkan memberikan keterangan apapun terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

PKB menyebut Muhaimin saat ini dalam proses ‘dipingit’ sehingga ia dilarang berbicara apapun terkait Pilpres.

Larangan terhadap Muhaimin Iskandar untuk bicara mengenai Pilpres 2024 itu diputuskan dalam rapat pleno Pengurus Pusat PKB yang digelar di markas DPP PKB, Jakarta, Senin (19/6) kemarin.

"Rapat pleno DPP [PKB] akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, kalau bahasa Jawa dipingit, tidak boleh berbicara soal pilpres," kata Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori kepada wartawan.

Gus Yusuf menuturkan, keputusan itu selain disepakati dalam rapat pleno DPP PKB, juga merupakan permintaan para kiai dan jajaran Dewan Syuro DPP PKB.

"Cukup nanti mendelegasikan kepada pengurus DPP. Karena Gus Muhaimin ibarat pengantin. Dalam tradisi jawa pengantin itu harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap," kata Gus Yusuf.

Selain dilarang memberikan keterangan apapun terkait Pilpres 2024, Cak Imin juga dilarang bertemu dengan ketua umum parpol lainnya.

"Ya secara otomatis berarti enggak bisa ketemu dengan [ketua umum partai] yang lain. Namanya dipingit kan enggak boleh ketemu pengantin yang lain," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid.

Soal Pilpres, Gus Yusuf menegaskan PKB sampai saat ini belum ada alternatif untuk capres dan cawapres yang akan diajukan oleh partai.

Baca juga: VIDEO Sedang Dipingit, PKB Larang Cak Imin Bertemu Parpol Lain: Termasuk Megawati dan Prabowo

"DPP PKB belum ada alternatif. Tetap Gus Muhaimin sebagai capres atau cawapres sesuai dengan amanat muktamar di Bali," ujarnya.

“Ini yang menjadi keputusan rapat tadi. Sekali lagi, bahwa PKB tetap percaya dan yakin akan Gerindra tetap menjaga hubungan dengan saling menghargai sesama partai politik,” imbuhnya.

Gus Yusuf menuturkan terdapat diskusi panjang antara pengurus DPP dalam rapat pleno yang pada akhirnya memutuskan tetap konsisten menjalankan keputusan Muktamar Bali.

Dalam Muktamar Bali itu, PKB sepakat mengamanatkan Cak Imin sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024.

Sementara menurut Jazilul, partai mana pun yang ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), harus setuju mengusung pasangan Muhaimin Iskandar dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Bahwa Pak Muhaimin, menurutnya PKB, keputusan DPP, Pak Muhaimin calon pengantin. Berarti bagi PKB, Pak Muhaimin ini bagi PKB sudah diputuskan menjadi pengantin," ujar Jazilul. "Terus, kita kan koalisinya dengan Gerindra. Ya siapa lagi [pasangannya] kalau bukan Pak Prabowo?" ungkapnya.

Jazilul menjelaskan apabila ada partai lain yang hendak bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, konstelasi pasangan capres dan cawapresnya tidak akan dimulai dari awal pembahasannya. Mereka akan tetap mengusung Prabowo-Cak Imin.

"Kalau ibarat-ibarat ya jauh, namanya ibarat. Ibarat masih jauh. Kalau sekarang sudah dekat. Jangan bicara ibarat-ibarat," kata Jazilul.

PKB sendiri berharap capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bisa diumumkan pada Juni 2023 ini.

"Mudah-mudahan begitu (diumumkan bulan Juni)," kata Jazilul. Ia pun membantah jika pengumuman capres-cawapres KKIR itu disebut menunggu sikap PDI Perjuangan (PDIP). "Enggak. Sebenarnya ini enggak jadi ukuran ya, PDIP mengumumkan atau tidak," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Menurutnya, pengumuman capres-cawapres KKIR hanya menunggu keputusan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Prabowo Subianto.

Sebab, hal tersebut merupakan kesepakatan PKB dan Gerindra saat awal membentuk KKIR. "Yang menjadi ukuran sebenarnya ya itu keputusan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ungkap Jazilul.(tribun network/riz/frs/dod)