Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pimpinan 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh berfoto bersama usai penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022). KPU resmi menetapkan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 yang diikuti 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kurang lebih enam bulan lagi bangsa Indonesia akan menggelar hajatan besar demokrasi, yakni pemilihan umum (pemilu) 2024.
Ya, pada 14 Februari 2024 mendatang, masyarakat Indonesia akan menentukan nasib bangsa untuk lima tahun ke depannya.
Selain memilih wakil rakyat mereka di lembaga legislatif, masyarakat juga akan memilih pemimpin yang akan menakhodai kapal besar bernama bangsa Indonesia.
Namun, adanya pengalaman buruk pada pemilu sebelumnya seolah masih menghantui penyelenggaraan kontestasi demokrasi 2024.
Satu di antara pengalaman buruk itu yakni menguatnya politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Penggunaan isu SARA dalam politik ini memang menjadi sebuah kekhawatiran para elite politik dan masyarakat luas.
Pasalnya, isu SARA ini bisa dijadikan senjata oleh para petualang politik untuk menyerang bahkan menjatuhkan lawan demi meraih kekuasaan.
Sehingga isu SARA menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan jalinan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa.
Hanya dengan kesadaran dan komitmen di bawah payung Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mampu memadamkan sumbu bom itu agar tak benar-benar meledak, atau paling tidak meminimalisir dampaknya.
Menguatnya Politisasi SARA Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengingatkan, telah beberapa kali terjadi politisasi isu SARA oleh penumpang gelap demokrasi yang memanfaatkan momentum kampanye pemilu.
Gerakan yang mempolitisasi perbedaan SARA dalam setiap momentum pemilu tersebut telah terbukti sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa akibat lemahnya kaderisasi dan pola rekrutmen di tubuh internal partai politik, sejumlah besar kontestan lalu menggunakan politik SARA dan politik identitas saat berkampanye. Ini bukan kesimpulan saya, melainkan kesimpulan organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),” kata Basarah dalam orasinya saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang GM FKPPI Kabupaten Malang Masa Bakti 2022 – 2027 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (7/3/2023).
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah. (Istimewa)
Masih ingat dalam ingatan, isu SARA yang paling fenomenal saat calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dalam pemilihan gubernur (pilgub) 2017.
Ahok sendiri merupakan sosok berdarah etnik Tionghoa dan beragama Kristen.