Golkar Soal Nasib Tim Teknis dengan PDIP Usai Dukung Prabowo dan Gabung Gerindra-PKB: Otomatis Bubar

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menyikapi soal nasib tim teknis yang digagas Golkar bersama Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP).

Tim teknis itu digagas atas terjadinya pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Mekeng menyebut, saat itu tim teknis tersebut sudah secara otomatis bubar.

"Ya otomatis bubar lah (tim teknis Golkar dan PDIP)," kata Mekeng saat dimintai tanggapannya, Selasa (15/8/2023).

Bubarnya tim teknis itu didasari karena saat ini Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres dan bergabung bersama koalisi yang digagas Gerindra-PKB.

Kata Mekeng, dengan begitu, sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas di dalam tim teknis itu.

"Apalagi yang mau dibicarakan karena Partai Golkar sudah kerjasama dengan KIR," tukas dia.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, merespons soal kelanjutan tim teknis yang sempat dibentuk bersama Partai Golkar saat Puan Maharani menyambangi kediaman Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Saat ini, Partai Golkar diketahui sudah secara resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto dan menyepakati kerja sama dengan tiga partai lain yakni PAN, PKB dan Gerindra untuk Pemilu 2024.

Menyikapi hal itu, Basarah mengatakan, sejatinya peta politik itu merupakan hal yang dinamis dan tidak bisa dipastikan.

"Itu kan politik, politik itu dinamis cair ya bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerja sama," kata Basarah kepada awak media di Jakarta, dikutip Selasa (15/8/2023).

Basarah mengatakan hal wajar bila ada partai politik yang berpindah sikap politiknya, terlebih baru sebatas penjajakan.

"Apalagi yang baru sekedar penajajakan dan itu kami anggap sesuatu yang wajar dalam dinamika politik kita seperti ini," tutur dia.

Poin utamanya kata dia, dalam kerja sama politik harus ada dasar kesukarelaan dan tidak boleh ada kawin paksa di antara kedua pihak.