Anies Pilih Cak Imin jadi Cawapres, Demokrat Tegaskan Tak Keluar dari Koalisi Perubahan

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan Partai Demokrat tidak akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal ini menanggapi tawaran untuk ikut dalam koalisi Nasdem-PKB pasca dipilihnya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Herzaky mengatakan alasan tidak ikut dalam tawaran tersebut, lantaran apa yang dilakukan dengan dipilihnya Cak Imin sebagai cawapres Anies adalah bentuk pengkhianatan.

Selain itu, manuver semacam ini dianggap sebagai wujud penghinaan terhadap Partai Demokrat.

"Kalau kami jelas tidak (ikut), kami sampaikan. Karena apa? ini namanya sudah masuk ke dalam pengkhianatan dan sudah dalam artian menghina partai kami, menghina bagaimana kami selama ini bersama-sama punya komitmen yang tegas dan jelas dalam Koalisi Perubahan, kita bangun sejajar dan diskusi terbuka," katanya dalam program Apa Kabar Indonesia Malam di YouTube tvOne, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Surya Paloh Pilih Cak Imin jadi Cawapres Anies, Majelis Tinggi Demokrat Gelar Rapat Tentukan Langkah

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat mempersilahkan jika memang Nasdem dan PKB akan berkoalisi dengan ditunjuknya Cak Imin sebagai cawapres Anies.

"Ya silahkan kalau misalnya memang itulah jalan terbaik buat mereka, ya silahkan. Hanya yang sangat kami sayangkan, politik bukan hanya pragmatisme tapi bagaiman kita membangun bangsa ini dengan cara yang beretika," katanya.

Lebih lanjut, Herzaky membenarkan bahwa baliho Anies yang terpasang telah diturunkan oleh kader Partai Demokrat di daerah pasca peristiwa ini.

Ia menyebut, para kader sudah muak dengan Anies lantaran tidak ada komitmen dan keseriusan dalam berkoalisi.

"Ya begitu kami informasikan, kader-kader langsung bilang 'tenang saja, langsung kita ganti, nggak ada lagi, muak' mereka bilang," kata Herzaky.

"Kenapa? Tidak ada komitmen sama sekali, tidak ada keseriusan," sambungnya.

Tak hanya baliho, Herzaky menyebut para kader Partai Demokrat juga bakal menghapus postingan wajah Anies di media sosial.

"Situasi hari ini, tidak perlu kita perintahkan apa-apa, banyak dari kader menjapri (menghubungi) setelah mendapat rilis (kata kader) 'Pak kita turunkan semua, tidak hanya baliho, tetapi juga postingan di media sosial yang ada muka Mas Anies," katanya.

Kronologi Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Sebelumnya, kabar mengejutkan muncul dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP) ketika Demokrat menyebut Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memaksa Anies agar memilih Cak Imin sebaga cawapresnya.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dalam rilis pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/8/2023).

Harsya mengungkapkan peristiwa berawal ketika Tim 8 bersama anggota KPP mendesak agar cawapres Anies segera diumumkan.

Adapun salah satu alasannya lantaran elektabilitas Anies yang dianggap terus mengalami kemerosotan.

"Mendengarkan pernyataan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung," katanya.

Kemudian, Harsya menyebut Anies dan Tim 8 telah merencanakan jadwal untuk deklarasi cawapres.

Namun, deklarasi tersebut tidak kunjung terealisasi lantaran diduga ada pengaruh Surya Paloh sehingga mengakibatkan Anies patuh terhadapnya dan berdampak ditundanya pengumuman cawapres.

"Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud."

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem, Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," jelas Harsya.

Padahal, di sisi lain, Harsya mengatakan jadwal deklarasi cawapres Anies telah dikomunikasikan ke masing-masing ketua umum anggota KPP dari rentang 24-26 Agustus 2023.

Bahkan, Surya Paloh pun memutuskan terkait waktu deklarasi cawapres Anies diserahkan ke Tim 8.

Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf justru meminta agar deklarasi cawapres Anies dipercepat.

Anies Minta AHY Bersedia Jadi Cawapres

Harsya mengatakan, pada Jumat (25/6/2023), Anies telah menentukan cawapres pilihannya lewat surat yang ditulis tangan dan ditandatangani olehnya.

Baca juga: Anies-Cak Imin Bisa Didaftarkan ke KPU bila NasDem Koalisi dengan PKB

Adapun surat tersebut berisi terkait ketersediaan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapres Anies.

"Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulis tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu)."

"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," kata Harsya.

Tanpa Sepengetahuan Koalisi, Surya Paloh Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Hal mengejutkan pun terjadi pada Selasa (29/8/2023) ketika Surya Paloh menunjuk Cak Imin sebagai cawapres Anies.

Harsya menyebut keputusan ini tidak diketahui oleh Partai Demokrat dan PKS.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Harsya.

Baca juga: Kronologi NasDem Khianati Koalisi Perubahan Versi Demokrat, Pasangkan Anies dengan Cak Imin

Hal tersebut, menurut Harsya, diperparah dengan Anies tidak memberitahukan keputusan tersebut ke elit Partai Demokrat dan PKS.

Ia, kata Harsya, justru mengutus juru bicaranya, Sudirman Anies untuk menyampaikan bahwa Anies telah diminta untuk bersanding dengan Cak Imin.

"Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024