Tertarik Gagasan Demokrat, PKS Buka Peluang Tinggalkan Anies Baswedan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengungkapkan partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan dalam koalisi perubahan untuk persatuan.

Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Menurut Jazuli, segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

"Kalian ini kan masih sebagian belum nikah kan? Sebagian belum punya anak. Itu ada istilah sebelum janur kuning melengkung, orang bisa saja meskipun tadi PKS di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/8/2023).

Baca juga: PDIP Sebut Megawati Pertimbangkan Ridwan Kamil Cawapres Ganjar

Jazuli menilai bahwa usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru  di Pilpres merupakan bagian hak prerogratif dari partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.

"PKS tidak boleh apa namanya menjudge bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol lain, itulah hak prerogatif partai tersebut," ungkap Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli menambahkan PKS juga terbuka jika nantinya partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut.

"Silakan saja, ya diajukan kemudian didiskusikan itu hal biasalah, mendiskusikan proposal antar partai politik," tandasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat berbicara membentuk poros baru seusai hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan.

Nantinya, usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri.

"Kita tunggu saja lah ya. Begitu nanti ketika majelis tinggi partai Demokrat memutuskan itu pasti ada reasoning-reasoning, ada alasan-alasan kenapa harus berkoalisi dengan koalisi a atau koalisi b. Atau bahkan mungkin politik itu kan sangat dinamis, siapa tau nanti akan membangun koalisi baru gitu, bisa saja," kata Herman di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Mentari aktif itu dikaitkan dengan Menparekraf RI Sandiaga Uno.

Ia menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Sebaliknya, partai Demokrat terbuka terkait kemungkinan tersebut.