Jumat, 5 September 2025

Pilpres 2024

Ganjar Ditantang Dosen UGM soal Masalah Desa: Mas Arie Bertanya yang Sudah Tahu

Ganjar Pranowo diminta menjawab permasalahan soal desa jika nanti terpilih menjadi presiden RI. Bagaimana jawabannya?

Editor: bunga pradipta p
YouTube Najwa Shihab
Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, dalam acara Mata Najwa bertajuk 3 Bacapres Adu Gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/9/2023) malam. Dalam acara itu, Ganjar mendapat pertanyaan soal masalah desa. 

"Sekali lagi, kalau misalnya Anda (jadi) presiden, tantangan terbesar untuk menghubungkan tiga kementerian, itu bukan pekerjaan mudah."

"Apa yang Anda lakukan untuk mengonsolidasi agar desa ini tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan, sehingga otaknya desa itu tidak soal jabatan terus," urai Arie.

"Kalau boleh disebutkan satu lagi, orang menilai Mas Ganjar ini melanjutkan gagasan Jokowi soal desa."

"Apa yang (akan) dilanjutkan Mas Ganjar dari Jokowi? Dan apa yang perlu dikoreksi soal desa? Itu saja," sambungnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ganjar menyinggung Arie yang juga hadir saat diskusi Undang-undang Desa.

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam acara bertajuk
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam acara bertajuk "Bacapres Bicara Gagasan" yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan salah satu media di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (19/9/2023). (Tangkap layar akun Youtube Najwa Shihab)

Baca juga: Hasto Singgung Kejutan Cawapres Ganjar, Diumumkan di Rakernas IV PDIP?

Menurut Ganjar, Arie menanyakan hal yang jawabannya sudah diketahui.

"Mas Arie, sebenarnya bertanya yang sudah tahu. Wong waktu bahas UU Desa saya diskusi sama dia."

"Kita bocorin aja," ujar Ganjar disambut tawa hadirin.

Ganjar berkata, apabila nanti ia terpilih menjadi presiden, ia berencana merevisi UU Desa saat ini.

Meski begitu, saat ini yang paling diperlukan oleh desa, menurut Ganjar, adalah kepercayaan dari pemerintah.

Suami Siti Atiqoh ini beranggapan, apabila pemerintah terlalu ikut campur, utamanya dalam hal anggaran desa, maka bisa dipastikan desa tidak bisa berkembang.

"Kalaulah kemudian kesempatan itu muncul (terpilih menjadi presiden), mari kita revisi undang-undangnya," ucap Ganjar.

"(Tapi) yang perlu diberikan kepada desa adalah trust (kepercayaan)."

"Ketika trust (percaya), maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak, apalagi kalau itu soal anggaran dana desa, habis," imbuh dia.

Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan, apabila pemerintah cukup memberi rambu-rambu soal pemakaian anggaran, maka aparat desa punya keleluasaan untuk menyusun program.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan