Ganjar Ditantang Dosen UGM soal Masalah Desa: Mas Arie Bertanya yang Sudah Tahu

Ia pun beranggapan pemerintah saat ini tak perlu mengkhawatirkan tersebut karena sudah ada pendamping desa.

"Kalau kita trust (percaya), dana desanya kita kasih rambu-rambu agar mereka punya bandwith yang cukup untuk menyusun program, mereka punya pendamping desa," kata Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar juga berpendapat apabila pemerintah bisa membebaskan desa untuk berinovasi, tak menutup kemungkinan desa-desa di Indonesia maju.

Contoh, kata Ganjar, akan bisa terbentuk desa anti-korupsi atau desa inklusi.

"Kemudian kita treat mereka agar punya pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi."

"Desa anti-korupsi (bisa) terbentuk, desa inklusi terbentuk," ujarnya.

Ganjar lantas menegaskan, desa seharusnya tak berkiblat kepada kabupaten atau provinsi.

Pasalnya, ujar Ganjar, hal tersebut justru membuat keaslian desa luntur dan memunculkan birokratisasi berlebihan.

"Bahasa saya jangan ikut kakaknya. Siapa kakaknya desa, adalah kabupaten, adalah provinsi."

"Birokratisasi desa hari ini merontokkan asal-usul dan keaslian desa itu. Rontok, akhirnya berpikir semua birokratis," jelasnya.

Baca juga: PDIP Tetap Buka Komunikasi Meski Demokrat Tak Dukung Ganjar

Ganjar pun berpendapat, saat ini Kementerian Desa harus lebih diarahkan untuk menangani masalah desa.

Menurutnya, langkah yang dilakukan Kemendes bukan lagi ikut membahas soal pembagian dana desa, namun memberikan fasilitas agar potensi desa bisa berkembang.

"Kemendes sudah saatnya diarahkan, bukan soal membagi anggaran dana desamu buat apa."

"Tapi, memberikan fasilitasi agar potensi desanya berkembang sesuai yang ada di masing-masing," pungkas Ganjar.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)