Syahrul Yasin Limpo Terseret Kasus Hukum, Pengamat: Ada Interpretasi Suara Anies-Cak Imin Digembosi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menanggapi terkait Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang tersangkut kasus hukum.

Ujang menilai penegakan hukum ini upaya penggembosan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Ujang menyatakan bahwasanya ada pihak yang mencoba menggembosi Anies-Muhaimin dengan menyerang kader NasDem yang menjadi menteri.

Sebelum Mentan SYL, ada nama eks Menkominfo Johnny G Plate yang sudah terseret kasus hukum.

Tak hanya kader NasDem, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga pernah diperiksa KPK setelah ditunjuk menuadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) koalisi perubahan.

"Dalam konteks kita di Indonesia itu tidak terlepas dari adanya interpretasi politik untuk menjegal atau menggembosi dari pasangan Anies -Muhaimin. Dan ini kan dari rezim ke rezim dari pemerintahan ke pemerintahan sama," kata Ujang saat dikonfirmasi, Jumat (29/9/2023).

Baca juga: Profil Singkat 2 Menteri NasDem di Pemerintahan Jokowi Tersangkut Kasus Korupsi, Kini Tersisa Satu

Ujang menilai hukum masih menjadi instrumen yang ampuh menjadi alat politik untuk menghajar lawan politik.

Menurutnya, cara tersebut dinilai lumrah di negara dunia ketiga seperti Indonesia.

"Hukum masih menjadi instrumen alat politik bagi kelompok tertentu. Siapa yang menjadi lawan akan dikerjain, siapa yang menjadi kawan ya akan aman," katanya.

Namun begitu, Ujang memahami bisa saja penegak hukum memang memiliki bukti untuk mengusut kasus hukum terhadap kasus tersebut.

Namun, publik pastinya mempertanyakan alasan penegak hukum tak berani membidik menteri yang berasal dari parpol pendukung pemerintah.

"Coba seharusnya petinggi petinggi lain, menteri menteri lain yang dari partai pemerintah kan banyak kasus juga tuh. Kenapa didiamkan, kenapa nggak diusut gitu loh. Itu kan menjadi persoalan," katanya.

"Jadi banyak kan menteri menteri yang bermasalah saat ini yang didiamkan. Karena bagian dari pemerintahan. Itu yang dianggap oleh rakyat oleh kita akademisi itu ada kekhawatiran hukum diintervensi oleh kekuatan politik dan itu terjadi dari setiap pemerintahan," sambungnya.

Oleh karena itu, Ujang pun mengharapkan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi dari persoalan politik.