Prabowo-Gibran Disebut Tak Layak Maju Pilpres, NCW: Mereka Diduga Korupsi

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menganggap bacapres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024.

Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi.

Untuk Prabowo, Hanifa mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan dua tindakan korupsi.

Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 200-5 bekas.

Hanifa menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2009.

"Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2000-5 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono," katanya dalam Tribunnews On Focus yang ditayangkan di YouTube Tribunnews seperti dikutip pada Senin (30/10/2023).

Baca juga: Prabowo Ungkap Unhan Buka Program Studi Baru yang Fokus pada Penanganan Permasalahan Air

Hanifa pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini.

Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya.

"Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan 'enemy of your enemy is your friend, right?"

"Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara," jelas Hanifa.

Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifa mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi I DPR.

"Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini," jelasnya.

Kedua, Hanifa menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan.

Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo.

Hanifa pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga Rp 6 triliun.

"Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan Rp 6 triliun 2020-2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal," ujarnya.

Alasan Gibran Tidak Layak Maju Pilpres 2024

Sementara terkait Gibran, Hanifa menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari PT SM pada tahun 2015.

Hanifa mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar Rp 99 miliar dari PT SM.

"Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedilah ini, sebesar Rp 99 miliar. Ini kan fantastis," tuturnya.

Kemudian, Hanifa turut menyoroti empat bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dan berujung gulung tikar.

Keempat bisnis tersebut, kata Hanifa, yaitu Terna Kopi, Goola, Siap Mas, dan Madhang.

Berkaca dari hal tersebut, Hanifa menganggap Gibran belum layak untuk maju dalam Pilpres 2024.

"Kita kan melihat rekam jejak orang ini berdasarkan keberhasilan masa lalu dia sehingga posisi masa sekarang, pada saat dirinya diproyeksikan menjadi seseorang, itu bisa menjadi lebih nyata dan ada kepastian bahwa siapapun yang akan memimpin kita ini orang berkompeten dan bukannya hanya kompetensi sebagai kepala daerah," kata Hanifa.

Baca juga: PDIP Sempat Singgung Warna Kuning Usai Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Ini Kata Golkar Solo

Selain itu, Hanifa mempertanyakan kompetensi Gibran sebagai cawapres ketika banyak investasi masuk ke Indonesia dan gagal untuk dikembangkan ketika sebelumnya bisnis yang dikelolanya pun berujung gulung tikar.

"Memimpin perusahaan sendiri dengan investasi yang ditanamkan oleh orang lain aja gagal apalagi memimpin negara ini."

"Kebayang nggak berapa banyak investasi yang akan masuk ke Indonesia? Kalau seandainya yang menjalani investasi ini tidak mengerti mengelolanya, tidak bisa melakukan hal-hal inovatif, kan itu bisa membahayakan juga," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024