Pilpres 2024
Presiden Jokowi Buka Suara Soal Pencopotan Spanduk dan Baliho PDIP Saat Kunjungan Kerja ke Bali
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai adanya pemindahan baliho pasangan Ganjar-Mahfud serta atribut partai PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar Bali, Senin 31 Oktober kemarin.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).
Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, PDIP: Banteng Jangan Diganggu, Kalau Dia Bangun Brutal
Oleh karenanya kata Jokowi setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.
Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.
"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.
Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.
"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun geram terhadap aksi pencopotan baliho pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.
Pencopotan itu terjadi di sekitar area kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Baliho dan Spanduk PDIP Dicopot Saat Jokowi ke Bali, Pj Gubernur Sebut Hanya Digeser Demi Estetika
Komarudin mengatakan Bali merupakan salah satu basisnya PDIP atau disebut kandang Banteng.
Dia meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.
"Kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Komarudin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi.Namun, dia mengingatkan agar tak mengganggu banteng.
Baca juga: Dikritik Karena Baliho Kaesang Mulai Bertebaran di Medan, Begini Sikap Wali Kota Bobby Nasution
"Kalau Banteng jangan diganggu, Banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun dia brutal, itu Banteng," ujar Komarudin.
"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu banteng itu. Cuman kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," sambung Komarudin.
Taufik Ismail/081321574185
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.