Gerindra Tuding Ada Upaya Penjegalan Gibran, PDIP: Kalau Jegal, Ada Wasit Nyemprit

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku memperoleh informasi tentang operasi rahasia yang bertujuan untuk menjegal putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Habiburokhman pihak yang melancarkan operasi itu ingin menggagalkan upaya Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Akan tetapi, dia tidak merinci lebih lanjut tentang dugaan penjegalan itu.

"Saya memang mendapat informasi ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran hanya untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo," ujar Habiburokhman, Jumat, (3/11/2023), dikutip dari Kompas TV.

Habiburokhman mengatakan dugaan tersebut muncul setelah ada anggota DPR mengusulkan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga menyebut ada pihak yang melakukan penggiringan opini. Pihak itu berujar bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentang laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Padahal, kata Habiburokhman, putusan MK itu bersifat final.

"Ada isu soal hak angket, apa disebut soal MKMK, padahal udah jelas kalau hak angket itu tidak bisa diajukan kepada keputusan MK karena MK itu independen sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di konstitusi kita." kata dia menjelaskan.

Baca juga: PPP Tanggapi Pernyataan Waketum Gerindra yang Sebut Ada Operasi Rahasia Gagalkan Gibran Cawapres

"Begitu juga soal putusan MKMK, ada yang menggiring putusan MKMK bisa membatalkan putusan MK. Padahal UUD kita itu mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan putusan MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir," tambah Habiburokhman.

Tanggapan PDIP

Soal isu penjegalan itu ditanggapi oleh bakal capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Tanggapan keduanya disampaikan di sela-sela laga final Liga Kampung Soekarno Cup U-17 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (3/11/2023) malam.

Ganjar tidak ingin menanggapi serius isu penjegalan itu.

"Kalau jegal-jegalan, itu pemainnya, kalau jegal motong striker, wasitnya harus tiup peluit jangan dibiarkan," kata Ganjar dikutip dari Kompas TV, Jumat, (3/11/2023).

Mirip dengan Ganjar, Hasto juga mengibaratkan isu penjegalan itu seperti penjegalan pemain dalam pertandingan sepak bola.

"Ya seperti bola kalau jegal, ada wasit nyemprit," kata Hasto.

Baca juga: Gerindra Sebut Ada Operasi Jegal Gibran Cawapres, Kubu Ganjar: Tak Masuk Akal

Hasto turut menyinggung kasus dugaan pelanggaran etik oleh para hakim MK.

Dugaan itu muncul setelah hakim MK mengabulkan putusan batas usia capres dan cawapres yang membuka peluang Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo.

Hasto mengatakan dugaan pelanggaran itu memang harus diselidiki. Dia pun mempercayakan kasus tersebut kepada MKMK.

"Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng demokrasi sehingga tidak boleh dikebiri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh hanya karena ada hubungan kekeluargaan kemudian hukum dikorbankan."

"Kami percayakan sepenuhnya pada mahkamah etik untuk mengambil keputusan terbaik demi keadilan," katanya.

Disebut tak masuk akal

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, turut menanggapi isu penjegalan itu.

Chico meyakini isu penjegalan itu hanya hoaks atau berita yang tidak benar.

"Hoaks alias berita bohong yang tidak masuk di akal sehat," ujar Chico kepada awak media, Sabtu, (4/11/2023).

Di samping itu, dia menyebut operasi penjegalan terhadap Wali Kota Surakarta itu tak mungkin dilakukan karena Gibran adalah seorang putra presiden.

"Di mana objek operasi yang dimaksud adalah putra sulung Presiden RI, yang punya kekuasaan atas semua aparat negara termasuk intelijen," katanya.

Baca juga: Seloroh Ganjar Soal Isu Jegal Gibran Cawapres: Wasit Harus Tiup Pluit

Chico justru menuding pernyataan Habiburokhman sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta.

"Statement petinggi Gerindra adalah upaya basi untuk memutarbalikkan fakta tentang persepsi yang santer beredar di masyarakat bahwa kekuasaan dalam hal ini aparat negara yang akan memihak pada calon yang diusung Gerindra," ucapnya.

(Tribunnews/ Febri/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Hasanuddin Aco)