PDIP Sudah Move On Soal Status Anak dan Menantu Jokowi, Apa Benar Ada Beda Perlakuan Gibran & Bobby?

Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim dan Sekretaris Roby Barus.

Selain itu sejumlah bukti juga menunjukkan Bobby melanggar kode etik dan disiplin partai.

Maka dari itu, yang bersangkutan dinyatakan sudah tak memenuhi syarat sebagai kader PDIP.

"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, DPC PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan bahwa Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan Partai karena mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik lain. Sehingga Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan," demikian bunyi surat tersebut.

File surat ini juga ditembuskan ke DPP PDIP di Jakarta dan DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara.

FX Rudy akui Solo dan Medan berbeda

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo telah memberikan penjelasan.

FX Rudy mengatakan bahwa DPC PDIP Solo mengedepankan sopan santun dengan meminta Gibran mundur dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai.

 "Beda. Kalau di Solo dengan Medan. Sopan santunnya saya pakai. Wong Jawa kok," jelas FX Rudy.

Pernyataan itu disampaikan Rudy pada Selasa (14/11) lalu.

Rudy mengatakan bahwa persoalan keanggotaan Gibran dan Bobby sejatinya diserahkan ke masing-masing DPC.

Hal itu karena Bobby maupun Gibran terdaftar sebagai kader PDIP di tingkat DPC.

"Diserahkan ke DPC kan tingkatannya Wali Kota. DPC mau mecat bisa, namun saya masih lebih menggunakan persahabatan," tuturnya.

Respons Gibran

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming diketahui tak langsung dipecat bahkan sampai resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Gibran sendiri enggan menanggapi terkait situasi tersebut.

Menurut Gibran soal keputusan pemecatan, berada di tangan para pimpinan partai.

Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Rabu (15/11).

"Ya tanya Bobby dong. Untuk masalah itu keputusannya ada di para pimpinan partai. Kalau perlakuannya partai tanyakan kenapa ke Pak Ketua DPC atau DPP," jelas Gibran. (*)