Pilpres 2024
Gibran dan PDIP Saling Sandera Status Kader di Pilpres 2024, Putra Jokowi Ogah Balas Surat Partai
Status Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDIP hingga kini masih menggantung. Hal itu dinilai sebagai upaya saling sandera selama Pilpres 2024.
TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Status Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDIP hingga kini masih menggantung.
Gibran hingga kini belum menyatakan mengundurkan diri dari PDIP dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berlambang kepala banteng moncong putih.
Hingga saat ini belum ada pernyataan tegas dari PDIP yang menyatakan Gibran dipecat setelah menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Namun, PDIP menyatakan bila persoalan Gibran sudah tutup buku.
Gibran pun mengakui sudah menerima surat yang dilayangkan dari DPC PDIP Kota Solo yang memintanya mengundurkan diri dan mengembalikan KTA PDIP.
"Itu kapan ya, dah lama," ucap Gibran, Kamis (16/11/2023).
Baca juga: Menggantungnya Status Gibran Dinilai Untungkan PDIP, Pengamat: Akan Berlangsung Sampai Akhir Pemilu
Surat yang ditandatangani Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo tersebut diketahui dilayangkan pada Selasa (31/10/2023).
Gibran pun mengakui bila surat tersebut isinya meminta dirinya mundur dan mengembalikan KTA PDIP.
"Iya itu jadi satu lah (bersamaan dengan surat pengembalian KTA)," ucapnya.
Gibran menepis perkataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Gibran telah berkirim surat kepada DPC PDIP Solo dan menyatakan telah tutup buku.
"Dari DPC mengirimkan surat ke saya," ujarnya.
Baca juga: Gibran Bobby ke Prabowo, Kaesang dan Masinton Satu Suara Jokowi Masih PDIP
Gibran menegaskan tidak pernah membalas surat dari PDIP tersebut.
"Kalau saya tidak (tidak membalas), kalau Bobby (Nasution) saya tidak tahu," jelasnya.
Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka enggan membeberkan isi surat yang dirinya terima dari DPC PDIP Solo
"Iya, isi suratnya tidak bisa saya ekspos lah ya ke media, yang jelas sudah kami terima," katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.